ABSTRAK
Kepastian kontraktual bagi konsumen dalam e-commerce tidak dapat dipisahkandari sistem proteksi yang dapat diandalkan di suatu negara berupa LembagaAkreditasi terhadap produk yang dipasarkan. Terdapat perbedaan yang sangatbesar antara aktivitas virtual dengan aktivitas dunia nyata dalam segi tindak danperbuatan hukum, dampak yang diakibatkan, penerapan sanksi dan jugapembuktiannya. Di samping itu jika ada hukum positif yang secara substantifdapat langsung diterapkan dalam pelanggaran dunia maya, diperlukan suatukonsep sebagai pemberlaku kaidah-kaidah dalam perbuatan hukum dunia maya.sebagai pertimbangan pokok yang mendasari pemberian sertifikasi pada pelakuusaha, sebagai jaminan kepercayaan yang tinggi dari konsumen. Tesis inimengkaji tentang keterkaitan hukum dan prinsip pertanggungjawaban produkdalam e-commerce berupa perlindungan para pihak untuk mendapat informasiyang benar mengenai persyaratan kontrak, dan penawaran produk melaluiinternet menurut hukum dan regulasi terkait, sehingga menandakan pelaku usahaberkewajiban untuk menjalankan usahanya dengan jujur dan itikad baik. Melaluikonsep kelembagaan yang diadopsi dari Singapura dan Uni Eropa, kesejahteraansosial masyarakat akan tercipta melalui peran lembaga peradilan, dimana dalamhal ini LSK selaku pihak ketiga dapat mengambil bagian dalampertanggungjawaban produk yang diperoleh dari perniagaan online, melaluipenafsiran perjanjian pihak yang berkepentingan satu sama lain dalam bentukkontrak elektronik dan peran penyediaan layanan dalam penyelesaian sengketayang ada dalam tujuan peningkatan efisiensi ekonomi.

---

ABSTRACT
Contractual certainty for consumers in e-commerce cannot be separated from areliable protection system in a country, in the form of Certification Authorityaccrediting the market products. It is naïve to believe that the CertificationAuthority will exist independently, aloof from the world's legal systems due tothe vast difference between virtual and actual transactions in terms of legal acts,its effects, the sanctions system, and the burden of proof. Besides, anylegislation enacted for consumer protection on e-commerce can substantivelybuild a major concept in cyberspace as the prime consideration underlying theentrepreneurs’ accreditation. There are areas of potential legal exposure for anorganization such as a Certification Authority involved in e-commerce productliability. Working from this baseline of exposure, it will be incumbent onCertification Authority authorities and the legislative bodies that would endorsethem to engineer effective risk management strategies so as not to jeopardize theameliorative effects. The avowed, logical, and admirable purpose of aCertification Authority system in Singapore and European Union is to establisha fully functional self- and third-party rating system enabling patients andconsumers to filter harmful information and to positively identify and select highquality information. This thesis outlines and evaluates the current discussion onthe propriety and feasibility of enacting a national law in Indonesia enunciating abody of general principles overarching e-commerce legislations on productliability. By way of the critical and comparative appraisal, it advocates theenactment of such general principles and suggests the salient features and theessential structure of the future code.