ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah melahirkan MajelisPengawas Notaris, dalam pemebentukannya dilakukan oleh Menteri. Majelis PengawasNotaris menjalankan fungsi semi yudisial (semi peradilan) sebagai peradilan profesinotaris yaitu menyelenggarakan sidang, memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas dugaanpelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan atau kode etik notaris, Majelis PengawasNotaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris yang dibentuk ditingkatKota/Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris yang dibentuk ditingkatPropinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris yang dibentuk ditngkat Pusat atau IbuKota Negara. Pembentukan secara berjenjang ini dimaksudkan agar adanya suatupemeriksaan adanya dugaan pelanggaran kode etik atau UUJN dimulai dari tingkat bawahatau daerah, bagi para pihak yang keberatan dengan keputusan Majelis Pengawas tersebutdapat mengajukan banding ke Majelis Pengawas yang lebih tinggi. Sesuai denganpermasalahan dan tujuan penelitian maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis,maksudnya adalah penelitian untuk mendapatkan gambaran atau data teliti tentangKewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam mengadili sendiri. daripendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tata CaraPemeriksaan diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 dan hukumAcara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum. selanjutnya PutusanNomor Nomor 04/B/Mj.PPN /2012 dan Putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013 terhadapupaya hukum banding atas 1 (satu) putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa BaratNomor 03/Pts/MPWN.Prov.Jabar/2012 tanggal 20 Januari 2012. Kedua Putusan yangdiambil oleh Majelis Pemeriksa Pusat dengan susunan Majelis yang berbeda mengandungcacat prosedur atau cacat formil.

---

ABSTRACT
Law No. 30 of 2004 concerning Notary, Notary Supervisory Council has established, theformation was made by the Minister. Notary Supervisory execute Council semi- judicialfunction ( semi- judicial ) as a court notary profession is conducting the trial, check andimpose sanctions for alleged violations of the notary office and the implementation of acode of ethics or a notary, Notary Supervisory Council were composed by the RegionalSupervisory Council (MPD) that established by Notary the City/District, RegionalSupervisory Council (MPW) that established by Notary Provincial and Central SupervisoryCouncil (MPP) that established in the State Capital Notary. Staging development wereintended that the existence of an examination of the alleged violations of the code or UUJNstarting from the bottom or regional level, for the parties objected to the decision of theSupervisory Council may be appealed to a higher Supervisory Council. In accordance withthe problems and research objectives, the purpose of this research is descriptive analyzed,which mean this research were conducted to get the data overview from these research ordetailed data about the authority of the Supervisory Council meticulous Notary Center inprosecuting its own. These research were approached by normative juridical methodapproach. The Inspection Procedures is set in Notary Law and Regulation of the Ministryof Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 year 2004and civil law that applicable in general of court. Furthermore, from the decree number04/B/Mj.PPN/2012 and decree number 07/B/Mj.PPN/V/2013 concerning about legalappeal upon 1 (one) supervisory council in Notary region on west java decree number03/pts/MPWN.Prov.Jabar/2012 on date January 20th 2012. Both decrees that already beentaken by state supervisory council is not according to the procedure because thecomposition of the council is different.