UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Pelanggaran kode etik dan jabatan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa dan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa : studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris tanggal 6 Agustus 2010 Nomor : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010 = The violation of code of ethics and notary in the making of the deed of statement of extraordinary shareholders resolutions and the extraordinary general meeting of shareholders official record's : case study in the Verdict of Center Notary Supervisory as Assembly (MMPN) on August 6th 2010 number : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010

Ervitiana Hamdiah; Roesnastiti Prayitno, supervisor; Eka Sri Sunarti, supervisor; Winanto Wiryomartani, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)

 Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan Akta Berita Acara/Risalah Rapat (BAR). Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 6 agustus 2010 nomor: 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, bahwa seorang Notaris menerbitkan Akta PKR dan Akta BAR dengan nomor dan tanggal yang sama serta menerbitkan salinan Akta BAR tanpa ada minuta akta yang mendasarinya. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan kepada notaris tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut dapat dikenai sanksi perdata bahkan sanksi pidana.

As the public official, notary have the authority to make the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR). Notary have the obligation and prohibition which are dealt in notary’s statute and code of ethics. Yet, there are some infractions have done intentionally and intuitively. Such as the violation which could be seen in the verdict of center notary supervisory assembly on august 6th 2010 number 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, that there had been a notary published the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR) with the same number and date as well as without any certificates underlay. It is a violation of the notary ethics codes. Therefore the center notary supervisory assembly grant a warning to the notary. The metodh of research use juridical normative along with secondary data. Based on analysis, the violation the notary had done could be charge by court of justice even criminal.

 File Digital: 1

Shelf
 T39211-Ervitiana Hamdiah.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T39211
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xi, 65 pages ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T39211 15-23-87645928 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20364932
Cover