ABSTRAK
Polemik terkait fenomena preman dan praktik premanisme yang terjadi akhir-akhir ini menjadi sorotan dan perhatian dari berbagai pihak (stakeholder). Hal ini dapat dilihat di mana banyaknya praktik premanisme yang dituangkan dalam berbagai bentuk (tindakan) kriminal ataupun berbagai tindakan lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan rasa aman masyarakat serta gencarnya upaya yang dilakukan oleh semua stakeholder dalam menanggulangi praktik premanisme tersebut. Dapat dilihat bahwasannya tidak ada pengertian, batasan ataupun arti yang pasti akan arti dari preman dan premanisme. Pada dasarnya terminologi preman dan premanisme hanya merujuk pada pengertian sosiologis dan tidak dikenal dalam arti secara yuridis. Di dalam penelitian (thesis) ini akan fokus pada beberapa permasalahan yang terkait dengan bagaimanakah bentuk-bentuk praktik premanisme yang ada dan terjadi di masyarakat; bagaimanakah kebijakan kriminal (criminal policy) yang ada di dalam upaya pencegahan dan penanggulangan praktik premanisme; serta apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi semua stakeholder di dalam menanggulangi fenomena preman dan praktik premanisme di masyarakat. Penelitian (thesis) ini akan menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian (thesis) ini melihat bentuk-bentuk praktik premanisme yang terjadi di masyarakat secara umum dapat dilihat ke dalam 2 (dua) bagian besar, yakni bentuk praktik premanisme yang dilihat dari sisi level atau tingkatan (levelitiy) dan bentuk praktik premanisme yang dilihat dari sisi perbuatan atau tindakan (action). Adapun terkait kebijakan kriminal (criminal policy) saat ini dalam upaya pencegahan dan penanggulangan praktik premanisme belumlah memiliki sebuah kebijakan kriminal (criminal policy) yang strategis dan integratif, karena saat ini semua stakeholder masih menitikberatkan pada upaya atau sarana penal (refresif), tanpa diimbangi dengan upaya atau sarana non-penal (preventif). Adapun faktor-faktor penghambat di dalam menanggulangi praktik premanisme yang dilakukan oleh preman secara umum ialah karena belum adanya koordinasi yang integral dan terpadu antar stakeholder; belum adanya kesamaan cara pandang dari semua stakeholder di dalam melihat fenomena preman dan praktik premanisme, adanya perbedaan program kerja prioritas antar semua pihak (stakeholder), faktor masyarakat itu sendiri serta faktor sarana dan prasarana. Selanjutnya adapun faktor penghambat fenomena preman dalam konteks organized crime, ialah karena belum adanya aturan atau dasar hukum yang jelas yang mengatur mengenai organized crime yang dilakukan oleh preman serta tingkat kesulitan yang tinggi di dalam pengungkapan organized crime itu sendiri yang dilakukan oleh preman.

---

ABSTRACT
The polemic of Premanism (street thug) practice and phenomenon that occurs recently had become a highlights and paid many parties (stakeholder) on their attention. Many of this law violators can be found in a form of criminal action or that similar with disrupting publicly order and people security and strong effort that stakeholder ever conducted to overcome this law violators. There are no comprehension, certain, limited and meaning that consist of preman and street thug. Preman (street thug) and its terminology is only refers to sense of sociology view and unknown in a meaning juridically. This thesis will focus in on several issues that relate to on what the form of violators exist and practice in society, and how is the criminal policy that already exist in an effort to prevent and overcome of this practice, so as to what become an inhibited factor to all stakeholder in overcoming a thug phenomenon in society. The research shall apply to normative research method with a conceptual approach and statue approach. The result of this research is shown many street thug practice that generally occurs in society and it could be seen in 2 (two) part of section, namely street thug form practice that looked at of level side or levelity and street thug practice if looked at action. In an effort to make a prevention and solution in this matter has not yet a strategical and integrative criminal policy. Since today all stakeholders are still imposing on an effort or penal facility (repressive), without an effort or non-penal facility (preventive). Generally, Inhibition factors to overcoming street thugs practice is comprise of no integral and integrated coordination between stakeholders, different way of view of all stakeholder in looking at street thug‟s phenomenon and practice, working program priority differentiation between all parties (stakeholder), society factors itself and prefacility and facility factors. Furthermore, inhibition factors of a street thugs phenomenon in a contex of organized crime has happened since there are no regulation or clearly basic law that regulates organized crime which conducted by street thug and highly complicated in revealing the case of organized crime itself which had been done by them.