ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan Frasa “denganPersetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU JabatanNotaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan pertimbangan bertentangan denganasas kesamaan d muka hukum dan rasa keadilan serta kekuasaan kehakiman yang merdeka.Sebelum dan sesudah putusan Mahkamah konstitusi, penegakan hukum terhadap Notarismengalami perubahan, dan melalui penelitian yuridis normatif, untuk mendapatkan esensiperubahan yang dialami Notaris dalam penegakan hukumnya khususnya mengenai kewajibaningkar dan hak ingkar sebagai notaris yang wajib menyimpan rahasia jabatannya. Kajianterhadap kasus di mana Notaris ditarik sebagai terdakwa dan dihukum di tingkat pengadilannegeri dan pengadilan tinggi sedangkan di tingkat Mahkamah Agung dibebaskan, sehingga halini menunjukkan berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap Notaris memerlukankeahlian dan harus melibatkan lembaga yang ahli dalam menentukan kesalahan profesi.

---

ABSTRACT
The Constitutional Court through an award Number 49/PUU-X/2012 State SuperintendentAssembly Approval phrases with the area referred to in Article 65 Paragraph (1) of the ACTCapacity of the notary does not have binding legal force with consideration of conflictingprinciples in common law and upfront sense of Justice and authority of the judiciary'sindependence. Before and after the constitutional court, ruling law enforcement on changing,notary through research, and normative to get essence change experienced particularlyconcerning the Notary in law enforcement obligations as a notary dissenter and the right to keepsecrets post. The study of cases where a Notary towed as the defendant and punished at the levelof the District Court and the High Court while in the Supreme Court freed and it showspertaining to the expertise to be involving an institution who is expert in determine errorsprofession.