ABSTRAK
Pemisahan tidak murni merupakan salah satu upaya restrukturisasi/reorganisasi perseroan. Bagaimanakah proses pelaksanaan dan pengaturan hukum mengenai pemisahan tidak murni pada perseroan di Indonesia? Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari pemisahan tidak murni terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh entitas lama dengan pihak ketiga? Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji undang-undang, studi pustaka maupun dokumen yang berkaitan dengan pemisahan perseroan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan dan pengaturan hukum mengenai pemisahan tidak murni diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kurang memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga. Akibat hukum dari pemisahan tidak murni adalah adanya peralihan sebagian aktiva dan pasiva, antara lain peralihan hak tagih bagi perseroan yang menjadi kreditor dalam perjanjian yang dibuat sebelum perseroan melakukan pemisahan.

---

ABSTRACT
Spin off is one of the restructuring/reorganization of the company. How does the implementation and legal process regarding spin off in Indonesia? How does the legal consequences of the spin to the agreement that has been made by the old entity with a third party? This study uses normative research methods by examine the normative law, literature and documents related to the spin off. The conclusion from this study is the implementation of spin off regulated Act No.40 Year 2007 regarding Limited Liability Company not providing legal certainty to third parties. Legal consequences of spin off is the part of assets and liabilities of the company being transferred by operation of law, which includes the right to collect the debt for the company as a creditor in the agreement that was made before the spin off.