ABSTRAK
Tesis ini membahas mengeni Jual beli hak atas tanah berdasarkan hokum adatyang dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah di Kabupaten Gowa Propinsi SulawesiSelatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, sehingga penelitianini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan jual beli tanah yang dilakukanberdasarkan hokum adat dalam pandangan hokum positif di Indonesia dan bagaimanaperlindungan hukum serta solusi hokum terhadap pemegang hak terakhir yangmengalami kesukaran dalam melakukan pendaftaran tanah akibat jual beliberdasarkan hokum adat, dari hasil penelitian disarankan bahwa jual beli hak atastanah hendaknya dilakukan dihadapan PPAT. Untuk Kantor Pertanahan berkewajibanuntuk memberikan informasi serta penyuluhan tentang hokum tanah nasional kepadamasyarakat setempat agar terciptanya kepastian hokum dan agar masyarakat mengertibagaimana system atau tata cara pendaftaran tanah yang diatur dalam peraturanperundang-undangan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about sales and purchase of the rights of landaccording to customarylaw which those kind of law was the basis for the registration of land in South Sulawesi Provincein Gowa District. This research are using research methods of normative research withqualitative approach, so therefore this research can provide an overview about the status of thesale and purchase of land made under the customary laws in Indonesiapositive law perspectiveand how its gives legal protection alsodispute settlement concerning to the previous of land rightholders which experienced difficulties in land registration as a result of sales and purchase ofland with customary law as it foundation, from this research were suggests thatthe sale andpurchase of land rights should be done in the presence of PPAT. For the Land Agency Office isobliged to provide information and guidance about the national law of the land to the localcommunity so that legal certainty can be assure and also in order for the community tounderstand how the system or the procedures for land registration as governed/regulated inIndonesia land law.