Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana yang diatur dalam berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perbuatan hukum jual beli, para pihak sering membuat perjanjian pendahuluan yang bernama Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Namun dalam prakteknya kerap kali terjadi pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam Pembuatan Akta PPJB salah satunya yaitu dijadikan sebagai pengikatan jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang seperti yang dilakukan oleh Notaris dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 28 Januari 2010 No. 01/B/Mj.PPN/VIII/2010 dan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan Sanksi administratif yaitu pemberhentian sementara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif dengan melengkapi data, maka dilakukan penelitian yuridis, normatif yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa Akta PPJB digunakan sebagai pengikatan jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang tidaklah tepat karena tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya PPJB yaitu sebagai perjanjian pendahuluan akan jual beli. Pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam kesalahan pembuatan akta tersebut dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan UUJN dan kode etik Notaris dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri serta dapat pula menuntut di ranah hukum pidana.

---

Notary Deed is an Authentic Deed that made by or in the presence of Notary accordings to the form and manners that regulated by law as ruled in the Article 1 Subsection (1) Act Number 30 Year 2004 concerning Notary connected by Article 1868 Civil Code. In the Sale and Purchase Lawful Act, most of the parties are often make a Binding for Sale and Purchace Agreement as a preliminary agreement. But there are often of Misscounduct of the Notary in the practice, one of them is Binding for Sale and Purchace Agreement is used as a Collateral in Loan Agreement as did by Notary in Decision of Notary Central Supervisory Council dated 28 January 2010 Number 1/B/Mj.PPN/VIII/2010 and Decision Of Notary West Java Region Supervisory Council Dated 12 March 2007 Number 129/MPW-Jabar/2007. Therefore Notary Supervisory Council hand down administrative sanctions that is temporary discharge.

The research method used is normative research methods to complete the data, then conducted juridical research, normative by doing library research to obtain secondary data. From the result of this research it is concluded that Binding for Sale and Purchace Agreement Deed that used as a Collateral in Loan Agreement is forbidden because it is not compatible with the purpose of the Binding for Sale and Purchace Agreement Deed made of that is as preliminary Agreement in Sale and Purchace Agreement. The Misscounduct of the Notary in the tort of the making Binding for Sale and Purchace Agreement Deed may be charged to administrative sanction based on Notary Act and Notary Code of Ethics and for the aggrivied parties can apply civil action to the Disctict Court and may also sue in criminal law.