ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama Pertama kaitan mengenai Politik Hukum Pengelolaan Migas dengan teori kedaulatan Migas dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan Kedua Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia dari Massa Hindia sampai dengan Massa Reformasi Ketiga Politik Hukum Pengelolaan Migas sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang undang Migas Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak menguasai negara atas sumber daya Migas merupakan landasan kokoh sebelum menetapkan langkah kebijakan politik hukum pengelolaan Migas Negara harus mampu mengelola kekayaan alam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat Politik hukum pengelolaan Migas di Indonesia merupakan sikap dan atau perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan Migas berupa kebijakan kebijakan yang dituangkan ke dalam Undang Undang dan Peraturan Pemerintah Pengelolaan dan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Politik hukum pengelolaan migas di Indonesia selalu mengalami gejolak dan perubahan baik Setiap terjadinya perubahan Orde politik pemerintahan ataupun beberapa faktor yang mendasarinya seperti halnya tuntutan masyarakat sampai dengan permohonan Judicial review Undang undang Migas di Mahkamah Konstitusi Atas dasar itulah perubahan politik Hukum pengelolaan Migas harus segera dilaksanakan sesuai dengan Pancasila Undang undang Dasar Politik keberpihakan Pemerintah serta penguataan kelembagaan negara dalam pengelolaan Hulu Migas Disamping itu penulis menyampaikan bahwa Rancangan perubahan Undang Undang Migas diharapkan dapat mengakomodir segala masalah yang selalu terjadi yang dikeluhkan oleh berbagai pihak baik dalam hal hak menguasai negara dan maupun kebijakan teknis guna mendukung berkembangnya industri Migas Nasional sebagai wujud kemandirian dan ketahanan energi

---

ABSTRACT
The study was based on the Law of Political Management of Oil and Gas in Indonesia in accordance with the mandate of Article 33 of the Constitution of 1945 This study addresses three main issues First the relation of the Political Law of Oil and Gas Management Oil and Gas sovereignty theory in realizing the Welfare State Secondly Political Developments in Indonesia Oil and Gas Management Law of the Indies to the mass Mass Reformation Third Political Law of Oil and Gas Management after the Constitutional Court Decision on Testing Oil and Gas Act The method used in this study is a normative juridical using secondary data The results showed that the state over oil and gas resources are the bedrock before setting policy measures law of oil and gas management Countries should be able to manage natural resources for the greatest welfare of the people Political management of oil and gas law in Indonesia is the attitude or the attention of the government and the management of oil and gas in the form of policies that poured into the Law and Government Regulation Management and Operation of Oil and Gas Political management of oil and gas law in Indonesia has experienced turmoil and change both political Any Order changes in government or some underlying factors as well as the demands of the public to request a judicial review of Oil and Gas Law in the Constitutional Court On this basis the management of oil and gas law for political change must be implemented in accordance with Pancasila the Constitution the Government Political alignments as well as institutional Strengthening the state in the management of upstream oil and gas In addition the authors convey that the draft oil and gas law change is expected to accommodate any problems that always occur complained of by the various parties both in terms of rights and state control of the technical and policy to support the development of the National Oil and Gas industry as a form of self reliance and energy security