ABSTRAKTesis ini membahas tentang media sosial berupa Twitter sebagai saluran baru dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian terungkap media sosial mampu membentuk opini publik yang mampu memengaruhi politik hukum pembuat undang-undang. Ini terbukti saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan pembahasan perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada akhirnya, media sosial membentuk produk hukum populis.

---

ABSTRACTThis thesis discusses social media such as Twitter as a new channel in the public participation in the formation of legislation. From the research revealed social media is able to shape public opinion can influence legal political legislators. This is evident when the House of Representatives (DPR) suspended a change in the law No. 30 of 2002 on Corruption. In the end, social media form a populist legislation.