ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai akibat hukum fungsi pengawasan yang dilakukanoleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Ombudsman Daerah Non ORI(D.I. Yogyakarta) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUUVIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentangOmbudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik. Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatifdengan melakukan penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitianmenyarankan bahwa perlu adanya semacam Memorandum of Understanding atauperaturan bersama untuk mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi pengawasansetelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak melarang OmbudsmanDaerah menggunakan nama Ombudsman walaupun tidak berhierarkhis denganORI.

---

ABSTRACT
The focus of this study is studying end of result of supervising function ofOmbudsman Republik Indonesia (ORI) and Local Ombudsman Non ORI (D.I.Yogyakarta) after Mahkamah Konstitusi Decree No. 62/PUU-VIII/2010 regardingjudicial review Act Number 37 of 2009 about Ombudsman of Republic Indonesiaand Act Number 25 of 2009 about public services. This research is legalnormative research with an investigation by using secondary data.The result ofthis research suggested that there should be an Memorandum of Understandingbetween the related parties to prevent in overlapping in supervising after theMahkamah Konstitusi Decree which allowed local Ombudsman using a name of“ombudsman” eventhough has no hierarchial correkation with ORI.