ABSTRAKPenerapan tata kelola perusahaan di perusahaan publik merupakan suatu
keharusan guna melindungi pemegang saham dari kepentingan terselubung
manajemen dan juga melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan
kesewenang-wenang pemegang saham mayoritas.
Penelitian ini bermaksud untuk melakukan evaluasi penerapan tata kelola
perusahaan PT Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan gap analysis dalam
rangka melaksanakan penawaran saham perdana. Gap analysis dilakukan dengan
membandingkan penerapan tata kelola perusahaan saat ini dengan (a) lima prinsip
tata kelola perusahaan sesuai dengan PBI no.11/33/PBI/2009, (b) lima pilar tata
kelola perusahaan untuk perusahaan penyedia jasa keuangan sesuai dengan
Islamic Financial Services Board dan (c) Keputusan Ketua Bapepam-LK no.KEP-
431/ BL/2012.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri telah memiliki
fondasi tata kelola perusahaan yang baik untuk menjadi perusahaan publik, namun
masih memerlukan penguatan sistem, infrastruktur dan proses partisipasi publik
guna melakukan pengawasan kepatuhan syariah.
Sembilan poin rekomendasi ditawarkan dalam penelitian ini yaitu (a) menyusun
prosedur kerja sesuai standar IFSB, (b) melakukan pembentukan unit audit syariah
internal, (c) melakukan rekrutmen pegawai untuk mengisi Sharia Compliance
Department, (d) menyertakan jumlah rapat dan opini syariah dalam KPI Dewan
Pengawas Syariah (DPS), (e) melakukan pengembangan anggota DPS dan Sharia
Compliance Department, (f) menyelenggarakan forum public guna mengevaluasi
Opini Syariah, (g) mengungkapkan keterkaitan keluarga/perusahaan anggota DPS
dalam laporan tahunan, (h) meningkatkan peran kepatuhan syariah oleh DPS dan
(i) mengoptimalkan sistem kontrol internal.
ABSTRACTThe implementation of corporate governance among public companies is
mandatory as it protects the shareholders from management’s vested interest and
also protects minority shareholder from arbitrary decision of majority shareholder.
This research aims to evaluate the implementation of corporate governance
practice in PT Bank Syariah Mandiri in order to undertake initial public offering
(IPO). Gap analysis was conducted to compare current practice of corporate
governance with (a) five principles of corporate governance vide. BI Regulation
no.11/33/ PBI/2009 (b) five pillars of corporate governance according to IFSB for
Institution offering financial services, and (c) decree of Bapepam-LK Chairman
no.KEP-431/ BL/2012.
This research concludes that PT Bank Syariah Mandiri has implemented a solid
corporate governance foundation to transform itself to become a public company,
yet still need the system, infrastructure and public participation to ensure that
sharia policy has been set in place consistently.
Nine points of recommendations was proposed: (a) construct key terms and
operating procedures consistent with IFSB framework, (b) create internal sharia
audit department, (c) recruit manpower to fill the position of Sharia Compliance
Department, (d) include meeting participation and sharia resolution published as
Sharia Board’s KPI, (e) develop members of Sharia Board and Sharia Compliance
Department, (f) explain sharia resolutions published in the annual report, (g)
disclose related family/company of Sharia Board member in the annual report, (h)
increase Sharia Board’s role in sharia compliance functions and (i) optimalize
internal control in order to decrease fraud.
T-Pdf Anindita Aji Pratama.pdf :: Unduh