UI - Tesis (Membership) :: Kembali

UI - Tesis (Membership) :: Kembali

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penanganan tindak pidana di bidang jasa keuangan = The extent of authority possessed by Indonesian Financial Service Authority (OJK) in handling financial crime / Sinaga, David

Sinaga, David; Sitompul, Zulkarnain, supervisor; Yunus Husein, examiner; Inosentius Samsul, examiner (, 2014)
 Abstrak
ABSTRAK

Karya ilmiah ini membahas secara komprehensif mengenai Kewenangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Penanganan Tindak Pidana di
Bidang Jasa Keuangan. Pertanyaan dan masalah ini muncul karena pada Pasal 49 UU
OJK menyebutkan bahwa selain pejabat penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negri
Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi
pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi kewenangan khusus
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP). Fungsi pengawasan OJK sedikit banyak akan bersentuhan
dengan kejahatan yang terjadi pada sektor jasa keuangan, namun pada kenyataannya
pegawai OJK tidak mempunyai fungsi penyelidikan. Oleh karena itu
diperlukankejelasanmengenai kedudukan antara UU OJK dan UU No 8 Tahun 1981
tentang KUHAP yang menyatakan bahwa selain Kepolisian dan PPNS, Pegawai
OJK juga diberikan kewenangan sebagai penyidik agar dapat melaksanakan tugas
penyidikan di bidang jasa keuangan.


ABSTRACT

This thesis comprehensively explains about the extent of authority
possessed by Indonesian Financial Service Authority (OJK) in handling Financial
Crime. The questions and problems are raised based on article 49 in OJK
Regulation mentioned that beside Police Investigator and Civil Servants
Investigator related with OJK, there is a special authority given to other it is
allowed for party based on KUHAP. OJK supervision itself mostly will relate to
financial crime investigation while in fact OJK doesn’t have the authority of
investigation. Therefore, it is essential to make some deliberations about the
connection between UU OJK and UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) in which
mentioned that beside Police Investigator and Civil Servants Investigator, OJK is
also allowed to act as an investigator in financial crime.
 File Digital: 1
Shelf
 T38998-David Sinaga.pdf ::
 Metadata
No. Panggil : T38998
Pengarang :
Pengarang/kontributor lain :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2014
Program Studi :
Naskah Ringkas :
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xiii, 128 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Catatan Bibliografi : pages 124-128
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T38998 T38998 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20365036