ABSTRAK
Dalam negara hukum modern (negara kesejahteraan), diskresi yangdilakukan oleh pejabat administrasi negara merupakan hal yang tak terhindarkan.Dinamisnya tugas-tugas administrasi negara serta keterbatasan peraturanperundang-undangan dalam merespon kemajuan masyarakat menjadikan diskresiacapkali dilakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.Walaupun diskresi sering diartikan sebagai kewenang bebas atau kebebasan dalambertindak, namun sejatinya penggunaan disresi dalam administrasi negara tidakbenar-benar bebas, tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undanganyang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kedua hal tersebutmerupakan acuan ketika menggunakan wewenang diskresi agar tidak menjadipenyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang yang justru malah merugikanmasyarakat. Selain itu, pejabat administrasi negara pun harus dapatmempertanggungjawabkan diskresi yang telah dilakukan, tanggung jawab iniberupa tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum.

---

ABSTRACT
In modern state law( welfare state ), discretion by administrative officialsis inevitable. Dynamic state administration tasks as well as the limitations oflegislation in response to the progress of society often make discretionary done insolving the problems that arise. Although discretion is often interpreted as freeauthority or freedom to act, but actually the use of discretion in the administrationofficials is not really free, but still have to pay attention to the laws in force andthe general principles of good governance. Both of these are a reference whenusing discretionary powers so as not to be an abuse of authority and arbitrary thatit actually detrimental to society. In addition, administration officials must beaccountable discretion that has been made, the liability is a moral liability andlegal liability.