ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada proses dan mekanisme pemberhentianantarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur dalam UU No. 27 Tahun2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik beserta UU perubahannya yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Penelitianini membahas dua permasalahan utama. Pertama, kewenangan yang dimiliki olehpartai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantianantarwaktu anggotanya yang duduk di DPR. Kedua, mekanisme idealpemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur oleh uu danperaturan terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwakewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu danpenggantian antarwaktu ini masih terus diperdebatkan oleh pihak-pihak tertentu.Kewenangan tersebut telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untukdilakukan pengujian. Hasil dari pengujian tersebut adalah hak recall yang dimilikipoleh partai politik ini tidak bertentangan dengan pelaksanaan demokrasiperwakilan, dan anggota legislatif yang telah keluar dari keanggotaanya dari partaipolitik tidak serta merta dinyatakan berhenti dari keanggotaan legislatif, tidakseperti pada keputusan MK sebelumnya. Disamping itu, dari data yang penulisdapatkan, ternyata masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan prosespemberhentian antarwaktu dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undangdan amanat kedaulatan rakyat yang ada dalam konstitusi negara Indonesia.

---

ABSTRACT
This research is based on the processes and the mechanism of theintertemporal dismissal and the replacement or usually named as recall which areregulated in Act No.27/ 2009 regarding MPR, DPR, DPD and DPRD and ActNo. 2/2008 regarding Political Parties Act and its amendments, Act No. 2/2011. Inthis paper, there are two main issues. First, the political parties’s authority toproposed the dismissal and replacement of their members in the parliament(DPR). The second is to describe about the ideal mechanism of the recall processbased in Indonesia for further. The method used in this study is a yuridis normatifby using the secondary data. The results showed that the political parties inIndonesia have the authority to propose the recall process for their members thatregistered in DPR. There are several people that disagree about this recallauthority which is own by the political parties. This recall by political parties’sproposed has been tested by the constitutional court (Mahkamah Konstitusi) andthe results showed that this authority to recall their members in the parliament isnot contradict with the implementation of the representative democracy. Not onlythose, in 2013 Constitutional Court made a decision that escape from politicalparty does not mean followed by resign from legislative member. In addition, inthe case studies that is included in this matters, it turns out that there is still anincompatibality between the implementation of the recall process according to themechanism that regulated by the law.