UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Analisis yuridis peran dan kewenangan yayasan sebagai pusat pengembangan informasi publik atas badan hukum : studi kasus badan pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan yayasan pusat pengembangan informasi publik = Juridical analysis the role and authorities of a foundation as a public information development center of a corporation : case study oil and gas upstream business executive unit against public information development center foundation / Napitupulu, Lamora Theresia

Napitupulu, Lamora Theresia; Latumeten, Pieter Evarhardus, supervisor; Widodo Suryandono, examiner; Akhmad Budi Cahyono, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)

 Abstrak

ABSTRAK
Status Badan Hukum Publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mempunyai kewajiban untuk membuka informasi publik, baik atas dasar pengumuman maupun permintaan. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) ingin melepaskan diri dari kewajiban memberikan informasi yang diminta oleh Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) sebagai Badan Hukum Non-publik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu membuat peraturan secara khusus untuk memberi batasan yang rinci mengenai definisi Badan Hukum Publik, kemudian juga dibuat sebuah pedoman bagi yayasan, khususnya yayasan yang bergerak di bidang Pengembangan Informasi Publik.

ABSTRACT
Public Corporate as stated in Law Number 14, 2008 about Public Information Transparancy, has the obligation to disclose any public information in either way, by announcement or by demand. Oil and Gas Upstream Business Executive Unit (BP Migas) disclaims that they are not a Public Corporate, therefore they do not have obligation to disclose their information, as demanded by Public Information Development Center Foundation(YP2IP). This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by juridical normative approach and a case study. The researcher suggests that government should make a specific regulation that explains more specific about Public Corporate, and to make a guidelines about foundation, particularly about foundation of a Public Information Development

 File Digital: 1

Shelf
 T38732-Lamora Theresia Napitupulu.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T38732
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : ix, 61 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T38732 15-23-86056843 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20365111
Cover