ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan prioritas kebijakan dalam
pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Ekonomi
Umat Melalui Pondok Pesantren Dan Koperasi Pondok Pesantren. Maksud dari
program tersebut adalah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan mengkoordinasikan, mensinergikan,
mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan secara terpadu, guna meningkatkan
kesejahteraan rakyat di pondok pesantren dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukan
dengan model analisa Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisa memberikan
kesimpulan bahwa dua pokok kebijakan yang dinilai paling penting dalam
Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren dan Koperasi Pondok
Pesantren adalah memberikan dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan SDM
dalam rangka pengembangan awal pemberdayaan ekonomi pondok pesantren.
Kebijakan prioritas selanjutnya adalah Penguatan Kelembagaan dan Penguatan
Kerjasama dalam rangka perkuatan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren sehingga
mampu memberdayakan masyarakat sekitarnya. Rekomendasi berdasarkan analisa dan
kesimpulan adalah bahwa (1) dalam menetapkan pesantren sasaran program perlu
diperkuat basis data yang memadukan data pesantren, potensi wilayah, berikut profil
kemiskinan di wilayah tersebut; (2) perlu dipertimbangkan untuk memperoleh sumber
anggaran selain yang berasal dari APBN/APBD melalui kerjasama kemitraan dengan
dunia usaha dan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, khususnya
bagi dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan sumberdaya manusia pesantren;
(3) Kemenag perlu menjadikan program pemberdayaan ekonomi umat melalui pondok
pesantren dan koperasi pondok pesantren menjadi salah satu kegiatan atau program
prioritas kementerian, sampai pada tingkatan instansi vertikal di lingkungan Kemenag;
dan (4) Untuk memperluas cakupan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui
Pondok Pesantren dan Koperasi Pondok Pesantren, perlu dipertimbangkan untuk
mengintegrasikan program ini dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya.
ABSTRACTObjective of this research is to find priorities of policy in implementation of Poverty
Allevation Policy Through Community Economic Empowerment By Pondok Pesantren
and Pondok Pesantren Cooperative, which aim to reducing poor people and to improve
well-being by coordinating, synergizing, and integrating programs and activities to
improving well-being of pondok pesantren and their surrounding community, using
analysis model of Analytical Hierarchy Process (AHP). Analysis lead to the conclusion
that two main policy in the implementation of Community Empowerment in Economic
By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative is Business Financing and
Human Resource Development to support the initial development of pesantren’s
economic empowerment. The next priority policy is Institutional Strengthening, and
Cooperation Strengthening to strengthen pesantren’s economic empowerment so they
can empower their local community. Recommendations based on the analysis and the
conclusion that combine pesantren’s data, potency of the region, and the poverty profile
of the region; (2) need to be considered to obtain financial resources apart from the
State/Region Budget through a partnership with the business and financial institutions
that manage a public funds, particularly for business financing support and human
resource development; (3) Kemenag need to make Community Economic
Empowerment By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative as a ministry‘s
priority program of activity, up to the level of their vertical institutions; (4) Should be
considered to integrate the program with other poverty allevation programs to expand
the scope of Community Economic Empowerment By Pondok Pesantren and Pondok
Pesantren Cooperative.
T-Pdf Winuhoro Hanumbhawono.pdf :: Unduh