ABSTRAK
Pajak atas pendapatan dari investasi luar negeri tidak akan dikenakan pajak sampai subyek pajak tersebut mendapatkan suatu dividen dari hasil dari investasi yang dilakukannya. Namun, apabila investor tersebut tidak menerima dividen atau perusahaan tersebut tidak pernah membayarkan dividen kepada investor, maka pajak atas dividen tersebut tidak dapat dikenakan terhadap investor tersebut. Hal tersebut dapat dimungkinkan dengan adanya suatu bentuk dari tax haven country, yang merupakan kelemahan dalam sistem perpajakan yang secara kolektif dan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan terkikisnya penerimaan pajak di Negara investor tersebut berdomisili. Untuk mencegah hal tersebut, banyak Negara yang memberlakukan peraturan Controlled Foreign Company atau lebih dikenal dengan CFC rules, di Indonesia peraturan CFC diatur di dalam PMK No 256/PMK.03/2008 yang menetapkan kewajiban bagi subyek pajak untuk melaporkan dividen yang diterima dari kegiatan investasinya. Atas dasar pemberlakuan peraturan tersebut pajak berganda dapat terjadi ketika keuntungan dari CFC dikenakan pajak di negara perusahaan sesuai dengan aturan dalam negeri serta di negara pemegang saham sesuai dengan aturan CFC negara tersebut. Di mana pendapatan yang sama dikenakan pajak di tangan wajib pajak yang sama di lebih dari satu negara dalam periode waktu yang sama. Sedangkan tujuan dari suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah untuk menghindari suatu pengenaan pajak berganda terhadap subyek pajak. Pengenaan dari peraturan CFC tersebut memungkinkan untuk secara tidak langsung bertentangan dengan maksud dan tujuan dari P3B. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan CFC Indonesia bertolak belakang dengan tujuan dari P3B. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif penulis berusaha mencari jawaban atas pokok permasalahan, hasil penelitian yang didapat oleh penulis mengungkap bahwa peraturan CFC tidak bertentangan dengan tujuan utama P3B, dikarenakan sistem kredit pajak yang diberikan oleh pasal 24 UUPPh yang mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di dalam negeri.

---

ABSTRACT
Tax on income from overseas investments will not be taxed until the tax payer received a dividend from its investments. However, if the investor does not receive any dividen, or the company never paid dividends to investors, the tax on such dividends shall not be subject to the investor. This can be made possible by the existence of a form of a tax haven country, which collectively and in the long term can lead to the erosion of country tax revenue in the investor home country. To prevent this, many countries are enacting Controlled Foreign Company rules or better known as the CFC rules, Indonesia CFC rules contained in the PMK No.256/PMK.03/2008, which establishes the obligation for the tax payer to report the dividends received from foreign investment activities at the end of tax year. The application of CFC rules bring through possibilities of double taxation when the profits of the CFC is taxed in accordance with the rules of the company country, but also taxed in shareholders country in accordance with the CFC rules. While the goal of a Double Taxation Avoidance Agreement ( P3B/DTA ) is to avoid a double taxation. CFC rules allow for the imposition of direct conflict with the intent and purpose of the DTA. The primary objective of this study was to determine whether the regulation of Indonesia CFC rule contrary to the purpose of DTA. By using juridical - normative research methods, author seeks an answer to the subject matter, the results obtained by the authors revealed that the CFC rules do not conflict with the DTA primary purpose, due to the tax credit system provided by article 24 UUPPh governing the calculation of income tax payable or paid abroad can be credited against the income tax payable in home country.