[Ministry of Health of the Republic of Indonesia has a major role in the efforts of
health development through the formulation, determination and implementation
policies in scope of health. Directorate General of Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan is one of the General Directorate under the Ministry of Health of the
Republic of Indonesia, the Directorate General of Pharmaceutical Services play a role
in efforts to improve pharmacy services consist of Sub-Directorate of Clinical
Pharmacy, Community Pharmacy, Rational Drug Use, and Standardization. The ideal
and equitable of pharmaceutical services throughout Indonesia requires the policies
and standards which are the role of Directorate General of Pharmaceutical and
Medical Devices and the support of the implementer of pharmacy services.
Pharmacists Internship Program (PIP) was held on 15 to 26 July 2013 The
Directorate of Pharmaceutical Services. The aim of PIP was to understanding the role
of pharmacists in the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices,
particularly in the Directorate of Pharmaceutical Services and its implementation.
One of the policies in implementation which had drawn up by the Directorate General
of Pharmaceutical and Medical Devices was the use evaluation of antibiotics in
Defined Daily Dose (DDD) to improve the quality of antibiotic therapy in RSUP
Fatmawati refered to the World Health Organization (WHO) standard., Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki peran yang besar dalam upaya
pembangunan kesehatan yakni melalui perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang kesehatan. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan merupakan salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia yang membawahi Direktorat Bina Pelayanan
Kefarmasian yang berperan dalam upaya peningkatan pelayanan kefarmasian yang
terdiri atas Subdirektorat Farmasi Klinik, Farmasi Komunitas, Penggunaan Obat
rasional dan Standardisasi. Pelayanan kefarmasian yang ideal dan merata di seluruh
wilayah Indonesia perlu didukung dengan adanya suatu standar dan kebijakan yang
merupakan peran dari Ditjen Binfar Alkes serta dukungan dari pelaksana pelayanan
kefarmasian. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 15 - 26 Juli 2013 dengan
tujuan mengetahui dan memahami peran apoteker di Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan, khususnya di Direktorat Bina Pelayanan
Kefarmasian beserta implementasinya. Salah satu implementasi dari kebijakan yang
disusun oleh Dirjen Binfar Alkes yaitu evaluasi penggunaan antibiotik secara Defined
Daily Dose (DDD) untuk meningkatkan kualitas terapi antibiotik di RSUP Fatmawati
yang mengacu pada standard World Health Organization (WHO).]
PR-Malihatur Rosyidah-Laporan.pdf :: Unduh