Peningkatan biaya pengelolaan sampah membuat pemerintah mengeluarkan Perda Kabupaten Sleman No 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Persampahan / Kebersihan yang membuahkan hasil kenaikan tarif retribusi hingga mencapai 100%. Dengan kenaikan tarif yang tinggi mengakibatkan timbulnya masalah di masyarakat baik dari sisi petugas gerobak sampah maupun wajib retribusi nya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Retribusi Persampahan/kebersihan di Kabupaten Sleman dan apa apa saja yang menjadi kendala dalam proses implementasi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur dan studi lapangan yang di lakukan dengan wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menggambarkan Implementasi Retribusi Persampahan/ Kebersihan di Kabupaten Sleman tidak berjalan dengan baik dan kendala utama yang menghambat proses ini adalah ketidaktegasan pemerintah membuat implementor leluasa untuk melakukan penyimpangan.

---

The increasing cost of waste management made the local government of Sleman District issued a local regulation Number 13/2011 concerning on Garbage Disposal that regulate the increasing waste management fee reaching 100%. Some basic societal problems were emerged that affecting both the wheelie bin officer, as well as public whom should pay the fee.

This research is trying to analyze the implementation of the garbage disposal fee in Sleman District as well as identifying some obstacle in the implemtation process.

Descriptive qualitative data collection method is chosen to be the approach of this study by collecting data from literature review and field studies using in-dept interview technique and observation.

At the end of this study, researcher conclude that the implementation of garbage disposal fee in Sleman District in not running well and the main contraints that hinder the implementation process is the government’s indecisions which resulted in deviation by some groups.