Munculnya kebijakan mengenai earmarking tax pada Pajak Air Permukaan di D.I Yogyakarta yang ditujukan untuk konservasi dan penghijauan dianggap sebagai suatu pandangan baru karena pada UU 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum mengatur adanya earmarking tax pada Pajak Air Permukaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta dalam merumuskan kebijakan earmarking tax pada Pajak Air Permukaan dan proses tahapan dari kebijakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data kualitatif secara studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan earmarking tax memiliki latar belakang untuk pelestarian sumber daya air dan sebagai skala prioritas pembangunan di Provinsi D.I Yogyakarta. Tahapan formulasi kebijakan telah sesuai yang dilakukan tanpa mengalami kendala yang berarti dengan tujuan yang akan dicapai.

---

The emergence of of the earmarking tax policy on surface water tax in D.I Yogyakarta devoted to conservation and reforestation is considered as a new view as the Law 28/2009 on Regional Taxes and Levies has not regulate for earmarking tax on surface water tax.

Thus research purposal was to analyze the reasons behind formulation of the policy about earmarking tax on surface water tax by D.I Yogyakarta provincial government and the stages process formulation of this policy.

The approach used in this study is descriptive qualitative data collection methods in the study of literature and field studies conducted by in depth interviews.

The results of this study are aimed conservation of water resources and the priorities of development in D.I Yogyakarta. Appropriate stages of policy formulation has been done without experiencing significant obstacle to the objectives to be achieved.