Pemerintahan terbuka secara sederhana berarti bagaimana pemerintah memfasilitasi arus informasi antara pemerintah dan warga negara Pemerintahan terbuka dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang transparan dapat diakses dan responsif dimana informasi mengalir secara bebas dari dan kepada pemerintah melalui berbagai kanal Salah satu pemerintah di Indonesia yang telah menerapkan konsep pemerintahan terbuka melalui tools e government adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Hal tersebut didukung oleh tingginya jumlah pengguna internet di DKI Jakarta Secara lebih lanjut penelitian ini membahas penerapan pemerintahan terbuka melalui sistem Respon Opini Publik ROP di DKI Jakarta sebagai sistem pertama dan satu satunya sistem komunikasi antara pemerintah dan masyarakat secara aktif yang dikembangkan oleh pemerintah daerah di Indonesia Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data primer dan sekunder Hasilnya menunjukkan bahwa sistem ROP telah memenuhi dua nilai dari pemerintahan yang terbuka yakni transparan dan responsif Namun sistem tersebut belum memenuhi prinsip aksesibilitas karena kurangnya sosialisasi publik guna membangun kesadaran publik akan keberadaan sistem Selain itu terdapat beberapa kendala dalam penerapan sistem ROP yakni keberadaan landasan hukum kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurangnya komitmen SKPD di DKI Jakarta kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan sistem dan banyaknya kepentingan politik di ibu kota

---

Open government has simply meaning as facilitating flow of information between government and citizen Besides open government also defined as open decision making in government while the citizens easily could monitoring based on their right to know what government do There are three values in implementing open government transparency accessible and responsive One of government in Indonesia that apply open government concept through e government is Provincial Government of DKI Jakarta This is supported by the quantity of the social media and internet users in Jakarta The research discusses the implementation of open government through Respon Opini Publik ROP system in DKI Jakarta as the first and the only system that developed by local government in Indonesia The research conducted with qualitative approach to the type of descriptive approach The result shows that ROP system has complied two values of open government transparency and responsive However the system has not fulfill accessible as well because the lack of public socialization in purpose to built public awareness Furthermore there are some hindrances in implementing ROP System the legal basis the human resources less commitment of the other public institutions in DKI Jakarta less public awareness and political interests in the capital city