Depok merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang harus dilindungi fungsinya dan merupakan kawasan yang diapit oleh kota Bogor dan kota Jakarta. Kondisi tersebut mengharuskan Depok sebagai kota penyangga hidup kota Jakarta. Namun, akibat arus mobilisasi dan migrasi yang tinggi menjadikan fungsi kota Depok beralih menjadi kota padat pemukiman serta ditandai adanya kompleksitas perkotaan sehingga menyebabkan kota Depok tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Peneliti menggunakan pendekatan positivis-kualitatif dengan mengacu 4 indikator dari teori Edward III yaitu: 1) Sumber Daya; 2) Disposisi; 3)Komunikasi; 4) Struktur. Berdasarkan analisis pada keempat indikator tersebut, diketahui bahwa implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok terkendala pada sumber daya, komunikasi dan struktur birokrasi.

---

Depok is one of the national strategic areas that should be protected for its functions. Depok is also an area that is flanked by Bogor and Jakarta. Therefore, Depok becomes a buffer city which supports its neighbourhood areas, such as Jakarta. Due to the current high mobilization and migration, Depok turns into densely populated city and urban area which characterized by its complexity. This makes Depok can not do its functions properly.

By using qualitative-positivist approache, researcher analyzes the case byusing Edward III's four indicators, which are: 1) Resources; 2) Disposition; 3) Communication, 4) Structure. Based on the analysis of four indicators, it is known that the implementation of the Green Open Space Regulation in Depok is hampered on its resources, communication process and birocratic structure.