ABSTRAKLahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Indonesia, mengatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan fidusia memberikan hak didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuatkan akta oleh Notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, yang nantinya kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung (parate eksekusi) apabila debitur lalai atau melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Persoalan yang akan muncul ketika harus dilakukan eksekusi terhadap objek fidusia yang tidak dibuatkan akta Notaris dan tidak didaftarkan di Kantor pendaftaran fidusia sehingga sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti halnya keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diterbitkan. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditur terhadap benda objek perjanjian fidusia dalam akta jaminan fidusia dan akibat hukum dalam tindakan parate eksekusi atas objek jaminan yang dijaminkan melalui perjanjian fidusia di bawah tangan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan hanya bisa dilakukan melalui pengadilan karena tidak adanya kekuatan eksekutorial di dalam akta jaminan tersebut. Oleh karena itu, kreditur tidak bisa melakukan eksekusi langsung (parate eksekusi) atas objek jaminan tersebut tanpa diperolehnya terlebih dahulu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

---

ABSTRACT

The enactment of the Law Number 42 Year 1999 on the Fiduciary Guarantee in Indonesia, regulates on the registration of the fiduciary guarantee in order to give a legal certainty to the parties that have interest and the registration of the fiduciary guarantee gives a preference right to the fiduciary receiver to the other creditor. In order to guarantee legal certainty to the creditor, therefore the notary deed is made and registered to the fiduciary registration office, then the creditor will receive the fiduciary guarantee certificate as an executorial title "For the Justice on the Almighty God" that has an direct executorial right (parate execution) if the debtor defaults or commits breach on the fiduciary agreement to the creditor based on the Law Number 42 Year 1999 on the Fiduciary Guarantee. The matter that will incur when the execution is performed on the fiduciary object that does not have the notary deed and is not registered to the fiduciary registration office, therefore the fiduciary guarantee certificate that has an executorial power such as the judgment that has legally binding power may not be issued. This thesis is on the legal protection for creditor on the object of fiduciary agreement in the fiduciary guarantee deed and the legal consequence in the parate execution on the guaranteed object through the unofficial fiduciary agreement. This research is juridical normative in nature, by using the document data collection tool. In the data processing, it is used the qualitative method that produce the descriptive analytical research. The result of this research showed that the execution process on the fiduciary guarantee that made unofficial is only performed through the court because there is no executorial power in the concerned guarantee deed. Therefore, the creditor may not perform direct execution (parate execution) on the concerned guarantee object without obtain the court judgment that has legally binding power.