Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (“Permenhub 77/2011”) telah memberikan perlindungan hukum lebih lanjut bagi penumpang pesawat terbang. Namun sayangnya, masih ditemukan penumpang pesawat terbang yang tidak mengetahui akan hak-hak yang dimilikinya. Padahal, baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UUP) telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi penumpang pesawat terbang bilamana terjadi keterlambatan atas jadwal keberangkatan pesawat terbang, yakni adanya pemberian ganti rugi yang diberikan kepada penumpang pesawat terbang. Sehingga, ketika terjadi keterlambatan atas jadwal keberangkatan pesawat terbang dikarenakan kesalahan pelaku usaha, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan perbuatan melanggar hukum dan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

---

With the issuance of the Minister of Transportation Regulation Number 77 Year 2011 on Air Transport Carrier Liability ("Permenhub 77/2011") has given more legal protection for airline passengers. But unfortunately, there are still some airline passengers who do not know the rights that they have. In fact, both the Consumer Protection Act No. 8 of 1999 and Law No. 1 of 2009 Regarding Aviation has been regulate about the legal protections for airline passengers in case of delay over the scheduled departure time of the aircraft, namely the existence of the redress loss given to passenger aircraft. Thus, when there is delay in the scheduled departure of the aircraft due to the fault of entrepreneurs, then such actions can be declared as an illegal act and the entrepreneurs have an obligation to provide redress to consumers.