UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Perlindungan hukum bagi lessor dan pihak ketiga atas barang jaminan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh lessee (Studi kasus Putusan NO. 216 PK/Pdt/2004 dan Putusan NO. 610 PK/Pdt/2008) = Legal protection for the lessor and third party guarantee of goods due to breach of agreement by the lessee (analysis of court decisions PK/Pdt/2004 number 216 and 610 PK/Pdt/2008)

Ardanty Sista Heriyani; Akhmad Budi Cahyono, supervisor; Fully Handayani Ridwan, supervisor; Agus Sardjono, examiner; Ari Wahyudi Hertanto, examiner ([Publisher not identified] , 2014)

 Abstrak

Pada prakteknya perjanjian leasing mencantumkan benda-benda yang dijadikan jaminan oleh lessee guna menjaga kelancaran pembayaran uang sewa. Akibatnya ketika lessee wanprestasi, maka lessor dalam praktek langsung melakukan eksekusi terhadap benda jaminan tersebut melalui penjualan kepada pihak ketiga. Akan tetapi timbul masalah ketika eksekusi tersebut dinyatakan tidak sah karena pengembalian objek leasing ditangan lessor dianggap sebagai bentuk pembayaran hutang milik lessee sehingga tidak diperlukan lagi eksekusi benda jaminan milik lessee. Permasalahan lainnya yang dapat muncul adalah ketika pembeli sebagai pihak ketiga merasa dirugikan akibat penjualan benda jaminan tersebut sebagai bentuk eksekusi yang telah dinyatakan tidak sah. Dalam skripsi ini, dibahas mengenai perkara wanprestasi yang menghasilkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 216 PK/Pdt/2004 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 610 PK/Pdt./2008 .

Practically, leasing agreement usually listed things which used as guarantee by lessee to keep the payment of the rent. In excess, when the lessee default the agreement, the lessor will execute the guarantee goods with a selling to the third parties. But in the other hand, there is a problem occured when the execution stated not right because the leasing object in the lessor hand is considered as debt payment by the lessee, which means the execution of the lesseeā€™s guarantee goods was no need to be executed anymore. The other problem will occurred when the buyer as the third party feels disadvantage in order the execution of the guarantee goods was stated not right. This Thesis will discuss about the default case in the decision of Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 216 PK/Pdt/2004 jo. Decision of Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 610 PK/Pdt/2008.

 File Digital: 1

Shelf
 S54139-Ardanty Sista Heriyani.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S54139
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2014
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : x, 139 pages : 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S54139 S54139 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20367771
Cover