Skripsi ini membahas tentang keberadaan unsur posisi dominan dan penyalahgunaannya dalam kasus pelayanan Taksi Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk kasus ini telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2011 dan telah dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura I (AP I) dan Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) pada 1 Juli 2013. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan studi dokumen yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa seharusnya AP I dan Primkopal dapat diduga melakukan penyalahgunaan posisi dominan; mengizinkan operator taksi lain untuk menambah armada taksi argometer mereka apabila ada kelebihan permintaan dari calon penumpang terhadap taksi tersebut; dan memberlakukan sistem pembayaran menggunakan argometer pada semua Taksi Bandara tanpa terkecuali agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan amar putusan KPPU untuk kasus ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

---

The focus of this study is the existence of abuse of dominant position in the case of taxi services at Juanda International Airport Surabaya. Decision issued by the Commission for the supervision of Business Competition (Komisi Pengawas Persaingan Usaha - KPPU) for this case is final and binding in 2011 and has been implemented by PT Angkasa Pura I (AP I) and Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) on July 1, 2013. This research is legal-normative. The results of the study suggest that AP I and Primkopal should be suspected of abusing their dominant position; allowing other taxi operators to increase their fleet of metered taxis if there is excess demand of the passengers for the taxi, and implementing payment system using a metered taxi service to all taxi fleet without exception in order to enforce the applicable regulations and in accordance with the ruling of the KPPU.