Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada suatu Perseroan Terbuka menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun fokus penelitian yaitu bagaimana suatu PT TBK menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas menurut UUPT dan menganalisis apakah prosedur hukum pemberhentian anggota Dewan Komisaris pada PT. Megapolitan Development Tbk dalam Putusan No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. telah memenuhi pinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UUPT. Hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris harus dilakukan dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kemudian kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham dan pertanggungjawabannya dituangkan dalam laporan dari Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan PT.

---

This thesis discusses about the principles of transparency and accountability in the public company under the Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company. The focus of the research is how a public company apply the principles of transparency and accountability by the Company Law and legal procedures to analyze whether the dismissal of members of the Board of Commissioners of PT. Megapolitan Development Tbk in State Court Decision No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. has met the principles of transparency and accountability as stipulated in the Company Law. Results of studies using normative methods shows that the principles of transparency and accountability in the discharge of the members of the Board of Commissioners has to do with the mechanism of the General Meeting of Shareholders. Then the agreement must be set forth in the General Meeting of Shareholders Deed and accountability outlined in the report of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the company.