Usaha perparkiran merupakan bisnis yang menarik dan menjanjikan di DKI Jakarta. Selain tidak memerlukan investasi yang besar, keuntungan yang diperoleh sungguh signifikan. Perkembangan jumlah penduduk dan kendaraan pribadi di DKI Jakarta menyebabkan kebutuhan pengguna jasa parkir akan tempat parkir semakin besar. Keadaan inilah yang menyebabkan pelaku usaha bebas untuk menentukan perjanjian sepihak yang tidak melindungi hak-hak pengguna jasa parkir sebagai konsumen dalam menyelenggarakan usaha perparkirannya. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada sumber hukum kepustakaan berdasarkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yang paling utama adalah penyelenggara parkir masih menerapkan klausula baku, ketentuan isi karcis parkir yang tidak memenuhi standar, dan tidak menegaskan mengenai jaminan asuransi. Pada prakteknya, penyelenggara parkir masih menerapkan ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran. Maka, dibutuhkan suatu pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas bagi penyelenggara parkir untuk menciptakan suatu perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna jasa parkir.

---

The parking business is favorable and promising in Jakarta. The benefits given are considerably modest as it does not require a significant amount investment. Growth in population and private vehicles are causing requirements for bigger parking lot. This condition causes the entrepreneurs to freely determine agreement unilaterally and therefore exacerbate rights of service while conducting their business. This study used normative legal research method that refers to the library research study based on secondary data. The results of this study concluded providers are still applying the parking standard clause; the terms of the contents of a parking ticket that does not meet the standards; parking service does not assert the insurance coverage. In practice, the organizers still apply the parking provisions contrary to the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Local Regulation 5 Year 2012 on parking regulation. Hence, it is concluded that continuous monitoring and implementation of strict sanctions are crucial for parking organizers to create a protection and legal certainty for consumer.