ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai indikasi adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dalam praktek persekongkolan tender di Indoneisa. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kepustakaan yang dilakukan dengan metodologi yuridis normatif dengan menarik asas hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode penelitian digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai praktek persekongkolan Tender di Indonesia, tentang sejauh mana praktek persekongkolan tender memicu tindak pidana korupsi, dan sejauh mana kewenangan KPPU dalam menanganinya serta dampaknya terhadap iklim persaingan usaha di Indonesia. Selain itu, dalam skripsi ini juga akan menganalisis kasus Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011 tentang Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the indications of corruption that occurred in the bid rigging practices in Indonesia. This study is the research by using the literature methodology of normative principles to attract positive law in the provisions of law No. 5 of 1999. The research methods used to address issues regarding the bid rigging in Indonesia, about the extent to which the practice of bid rigging could sparked the corruption, and the extent to which the authority of the Commission to deal with climate and its impact on business competition in Indonesia. Moreover, in this thesis will also analyze the case of the Commission's Decision No. 08/KPPU-I/2011 about Tender Samboja Sea Port Development Works, Integrated Port Development in Sub City of Bangun, Kutai Kartanegara in Province of East Kalimantan under the provisions of Law Act No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition