UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Perbandingan kewenangan pengujian peraturan daerah oleh pemerintah dan lembaga peradilan = Comparison authority testing regional regulation by the government and the judiciary

Tambunan, Sahat; Nur Widyastanti, supervisor; Hamid Chalid, examiner; Fatmawati, examiner; Fitra Arsil, examiner; Mohammad Novrizal, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)

 Abstrak

Skripsi ini membahas kewenangan Pengujian Peraturan daerah oleh pemerintah dan lembaga peradilan. Dualisme yang terjadi di Indonesia akibat ketidaktegasan peraturan yang mengatur kewenangan Pengujian Peraturan Daerah. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 145 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman yang menyatakan Kewenangan dari lembaga Eksekutif dan Yudikatif tersebut.
Akibat hukum dari pengujian terhadap Perda oleh Pemerintah adalah berupa pembatalan Perda sementara akibat hukum dari pengujian Perda oleh Mahkamah Agung apabila satu Perda yang dimohonkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dan memerintahkan Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD untuk mencabut Perda tersebut paling lama dalam waktu 90 hari. Terhadap putusan pembatalan Perda yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK).

This thesis discusses the test applicable local authority by the Government and the judiciary, the Dualism that occur in Indonesia as a result of the tegasannya regulations governing authority Regulatory Testing area. As set forth in the provisions of article 145, paragraph (2) of law No. 32 of 2004 Concerning Regional Governments, as well as the provisions of article 145, paragraph (5) of law No. 32 of 2004 Concerning Regional Governments and Law Number 48 in 2009 About justice. Stating the powers of the Executive and the Judiciary.
Legal consequences of testing against the Government is a Perda cancellation of temporary legal effect from the Perda testing Change by the Supreme Court when a Perda who petitioned against the legislation above the Supreme Court granted the petition and ordered local governments along with the DPRD to unplug the longest Change within 90 days. Against the cancellation perda issued by the supreme court review may not be submitted.

 File Digital: 1

Shelf
 S53995-Sahat Tambunan.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S53995
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xii, 68 pages ; 29 cm
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S53995 14-23-84830269 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20368024
Cover