ABSTRAK
Di dunia Industri pembiayaan konsumen selalu ada perikatan dan perjanjian-perjanjian yang dibentuk untuk melindungi kepentingan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mana sepenuhnya merupakan ranah hukum privat atau hukum perdata. Jaminan Fidusia yang didasarkan dan diperuntukan untuk menjamin kepastian hukum atas jaminan benda pada kenyataannya merupakan suatu bentuk pilihan dan bukan wajib sifatnya dalam pembebanan dan pendaftarannya. Karena jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok, Dan jika memang membebankan jaminan fidusia maka sudah pasti timbul kewajiban dari penerima jaminan fidusia untuk membayar biaya pendaftaran jaminan fidusia yang besarnya biaya diatur didalam Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2009 serta merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), Namun pada kenyataannya kaidah hukum ini tidak dipahami dengan baik oleh pihak aparatur Kejaksaan Negeri dan Pihak Kepolisian dimana telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dalam dugaan tindak pidana pendaftaran jaminan fidusia sebagai delik korupsi dan delik pidana lainnya bagi perusahaan pembiayaan yang tidak membebankan dan mendaftarkan jaminan fidusia, yang justru pada akhirnya akan membuat ketidakpastian hukum, karenanya pada penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa-analisa yuridis normatif terhadap tindakan penyidikan yang dilakukan tersebut dengan metoda pendekatan terhadap kasus dan yang terjadi pada perusahaan pembiayaan pada tahun 2011 hingga tahun 2013, sehingga pada akhirnya dapat menyimpulkan apakah penerapan hukum dalam Penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri dan Pihak Kepolisian telah sesuai dan pada akhirnya penulisakan dapat menguraikan saran-saran yang sebaiknya dilakukan bagi Pihak Kejaksaan Negeri dan Pihak Kepolisian.

---

ABSTRACT
In the world there is always the consumer finance industry engagement and agreements are established to protect the interests of the consumer finance company and which is entirely the domain of private law or civil law . Fiduciary based and is intended to ensure the legal certainty of the object is in fact a guarantee of a form of choice and not mandatory in nature and the imposition of a fiduciary pendaftarannya.Karena follow the agreement of the principal agreement , and if it imposes a fiduciary obligation arises then it is definitely a fiduciary of the recipient to pay a registration fee in the amount fiduciary regulated in Government Regulation No. jo .86 2000 Government Regulation No.38 of 2009 and is a non-tax revenues ( non-tax revenues ) , but in fact the rule of law is not well understood by the apparatus of the State Attorney and the Police have conducted a series of actions in which the investigation into alleged criminal acts fiduciary registration as corruption offenses and other criminal offenses for which the finance company does not charge and register the fiduciary , which will eventually make it legal uncertainty , therefore this study aims to conduct analyzes of the normative acts of the investigations conducted by the method approach to the case and that occurred at a finance company in 2011 to 2013 , which in turn can conclude whether the law enforcement investigation conducted by the Party and the State Attorney and the Police have corresponding author will eventually come outlines suggestions that should be done for the prosecution and the State Police .