ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang penanganan tindak pidana Pemilu pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Di dalamnya akan dibahas mengenai prosedur penerimaan laporan tindak pidana Pemilu oleh Panwaslu, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Selain itu skripsi ini juga membahas bagaimana kewenangan Panwaslu dan akibat hukum apabila tindak pidana Pemilu tidak dilaporkan menurut prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.Penelitian ini merupakan penelitan yuridis normatif. Data primer yang digunakan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Pengadilan, Peraturan Bawaslu serta didukung oleh berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian dan artikel ilmiah lainnya, termasuk pula wawancara dengan narasumber yang menangani tindak pidana Pemilu. Data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prosedur penanganan laporan tindak pidana Pemilu harus dimulai dari Panwaslu, jika tidak maka tindak pidana pemilu tidak dapat diproses lebih lanjut atau akan dilakukan penghentian penyidikan. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan koordinasi diantara unsur Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about settlement of election offences on Integrated Law Enforcement Center. It will discuss about the acceptance report procedure of election offences by General Election Supervisory Committee, investigation, prosecution, and trial court examiantion. Furthermore, this thesis also discuss about authority of General Election Supervisory Comitteee and legal consequences if the election offences is not reported according to the procedure mentioned in regulation.This research is a normative juridical research. Primary data used include the act, government regulations, and court decisions and supported by various of literatures such as books, scientific journals, research reports, and other scientific articles, including the interview with the expert in the General Election. Data were analyzed by a qualitative approach and explained descriptively.The result of this thesis declares that the report procedure of election offences must be started from General Election Supervisory Committee, if it doesn?t, law enforcement of Election offences can?t be processed further or there will be a termination of the investigation. Coordination on Integrated Law Enforcement Center is required to solve the problem.