Dalam APBN-P 2013, penerimaan pajak ditargetkan mencapai sekitar 76% dari penerimaan negara, sehingga peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi penting. DJP harus selalu melakukan perbaikan diantaranya dilakukan dengan reformasi birokrasi dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance (GPG). Salah satu langkah nyata DJP adalah dengan kebijakan sentralisasi pengolahan data dengan didirikannya Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan (PPDDP) pada Tahun 2007. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana operasional dan kebijakan pengolahan data di PPDDP melalui metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari DJP serta sumber lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hampir seluruh aspek operasional dan kebijakan telah sesuai dengan pedoman dan literatur yang berkaitan dengan GPG. Pelaksanaan GPG di PPDDP berjalan dengan baik, tetapi beberapa kendala masih terjadi terutama mengenai asas transparansi yang harus disesuaikan dengan lingkungan kerja PPDDP. Namun, di masa depan PPDDP menghadapi tantangan besar yang dapat mengancam eksistensinya akibat elektronisasi pekerjaan di hampir semua bidang kehidupan. Adanya potensi yang besar, standarisasi, dan kontrol internal yang baik di PPDDP dapat membuat PPDDP tetap eksis dan berkembang sejalan dengan kemajuan di dunia.

---

In the year of 2013 State Budget-Revised, tax revenue is expected to reach approximately 76% of state revenues, so the role of the Directorate General of Taxes (DGT) becomes important. DGT needs to make continuous improvements which can be done through bureaucracy reform and applying the principles of Good Public Governance (GPG). DGT established data processing centralization policy in the year 2007 with built Data Processing Center (DPC). The study was conducted to determine how the operations and data processing policies in the DPC through a qualitative method utilizing primary data (interviews) and secondary data from the DGT and other sources. The research concluded that almost all aspects of the policy has been in accordance with the GPG's guidelines and literature. GPG's implementation in DPC is going well, but some problems still occur, especially on the principle of transparency that should be tailored to the working environment PPDDP. However, in the future PPDDP will facing big challenges that may threaten its existence, mainly due to the use of electronic devices in almost all areas of human life. The existence of great potential, standardization, and good internal controls in PPDDP can make PPDDP still exist and evolve in line with advances in the world.