UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

Kendala dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Keuangan yang Terjadi di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus: Dugaan Insider Trading pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk) = The Obstacles in Doing Law Enforcement Against Financial Crimes That Have Occurred in Indonesian Capital Market (Case Study: Alleged Insider Trading at PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk) / Luciana Fransiska

Luciana Fransiska; Arman Nefi, supervisor; Brian Amy Prastyo, promotor; Meliyana Yustikarini, supervisor ([Publisher not identified] , 2014)

 Abstrak

ABSTRAK
Kasus dugaan perdagangan orang dalam (insider trading) pada perdagangan
saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk, di tahun 2007 merupakan salah
satu kejahatan keuangan yang pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia. Namun,
sebagaimana kejahatan keuangan lainnya yang pernah terjadi di Pasar Modal
Indonesia, dugaan insider trading tersebut hanya dikenakan sanksi administratif
dan tidak pernah berhasil dibawa pada tingkat pengadilan untuk dapat dituntut
secara pidana. Padahal, unsur-unsur pasar perdagangan orang dalam yang ada
dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah terpenuhi. Hal tersebut
membuktikan bahwa masih terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap
kejahatan keuangan yang terjadi di Pasar Modal Indonesia. Penulis menyimpulkan
bahwa saat penanganan kasus dugaan insider trading PT PGN tersebut, kendala
utama terdapat pada kekosongan aturan hukum yang tidak memungkinkan
diterimanya alat bukti digital di pengadilan. Selain itu kemampuan lembaga
penegak hukum yang masih tergolong minim, ketiadaan fasilitas yang
mendukung, dan juga budaya hukum di negara Indonesia yang tidak jera terhadap
sanksi administratif juga ikut menyebabkan kendala penegakan hukum terhadap
kasus dugaan insider trading tersebut.

ABSTRACT
The cases of alleged insider trading on the trade shares of PT Perusahaan Gas
Negara (Persero), Tbk, in 2007, is one of the financial crimes that have occurred
in the Indonesian Capital Market. However, as other financial crimes that have
occurred in the Indonesian Capital Market, the punishment for the insider trading
allegations only with an administrative sanctions and has never managed to be
taken at the level of the court to be prosecuted criminally. In fact, the elements of
insider trading in the Law Number 8 Year 1995 concerning on Capital Market has
been fulfilled. It is proved that there are still obstacles in the enforcement of laws
against financial crimes that have occured in Indonesian Capital Market. The
author concludes when the cases of alleged insider trading of PT PGN is handled,
the major constraints is on the vacancy rule of law that does not allow acceptance
of digital evidence in court. In addition, the ability of law enforcement agencies
are still relatively minimal, the absence of supporting facilities, and the legal
culture of the Indonesian state that’s not deterrent to an administrative sanctions,
also contributed to the constraints of law enforcement on the case of alleged
insider trading.

 File Digital: 1

Shelf
 S54103-Luciana Fransiska.pdf ::

 Metadata

No. Panggil : S54103
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2014
Program Studi :
Kode Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online source
Deskripsi Fisik : xviii, 113 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Catatan Bibliografi : pages 106-113
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S54103 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20368370