ABSTRAK
Selama ini Indonesia dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana, termasuk aset hasil tindakpidana korupsi, menggunakan perampasan in personam. Perampasan in personam ini pada prakteknyamenemui banyak kendala, sehingga negara kesulitan mengembalikan aset tersebut. Salah satu tindakpidana korupsi yang asetnya masih belum bisa dikembalikan kepada negara sampai saat ini adalah tindakpidana korupsi pada kasus Golden Key yang dilakukan oleh Eddy Tansil. Salah satu solusi akan hal iniadalah perampasan in rem yang diatur dalam United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC)2003. Perampasan in rem ini memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak terdapat pada perampasan inpersonam. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, perampasan in rem ini diharapkan dapatlebih membantu mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi dibandingkan dengan perampasan inpersonam. Perampasan in rem ini dapat menjadi solusi untuk mengembalikan aset hasil tindak pidanakorupsi yang dilakukan oleh Eddy Tansil dalam kasus Golden Key. Atas hal tersebut dapat dibahaspermasalahan mengenai bagaimanakah mekanisme (tata cara) perampasan in rem tersebut, sertaperbandingannya dengan perampasan in personam.

---

ABSTRACT
For all this time in recovering assets as proceeds of crime, including corruption, Indonesia utilizesin personam forfeiture. On Practice, this forfeiture faces many obstacles which resulting in difficulties onthe asset forfeiture. One particular corruption case with such difficulty is the notorious Golden Key Casecommitted by Eddy Tansil. A solution is offered by United Nations Conventions Against Corruption(UNCAC) 2003 by the name of in rem forfeiture. This type of forfeiture, unlike the in personam one, hasmany advantages compared to the latter. On the anti-corruption context, this in rem forfeiture is expectedto be more successful than the in personam one. This forfeiture could be the solution to recover assetsobtained from the corruption commited by Eddy Tansil on the Golden Key Case. Based on these, there aresome problems available to be discussed, such as the mechanism of in rem forfeiture and its comparisonswith in personam forfeiture.