ABSTRAKPenelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengangkat kasus kepailitan antara PT. PJI dan
PT. Telkomsel. Permasalahan dimulai dari adanya Perjanjian Kerja Sama – PKS antara kedua
pihak mengenai sebuah produk yang bernama Kartu Prima. PT. PJI menganggap bahwa
penolakan atas pengiriman barang oleh PT. Telkomsel atas Purchase Order (PO) yang
diajukan oleh PT. PJI, dapat dikatakan sebagai adanya utang. Adanya utang tersebut
dijadikan oleh PT. PJI sebagai dasar mengajukan permohonan kepailitan yang
mengakibatkan PT. Telkomsel dinyatakan pailit dalam putusan pengadilan tingkat pertama
yaitu Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun putusan tersebut
dibatalkan pada tingkat Mahkamah Agung. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif dengan mengkaji dokumen, hukum yang berlaku dan kamus. Di sisi lain,
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Purchase Order (PO) dapat
dijadikan sebagai dasar adanya utang yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan
bagaimana Hukum Kepailitan mengatur mengenai pemberlakuan imbalan kurator dengan
diberlakukannya Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. 01 tahun 2013.
ABSTRACTThis research is conducted by the researcher to raise the bankruptcy case between
PT. PJI and PT. Telkomsel. The problem starts from the mutual agreement
between both parties regarding a product namely Kartu Prima. PT. PJI considers
that the refusal of product delivery by PT. Telkomsel over the establishment of
Purchase Order (PO) by PT. PJI, can be considered as the existence of debt. The
existence of debt is used as the ground of submiting the bankruptcy petition by
PT. PJI which cause PT. Telkomsel declared bankrupt by Commercial Court of
Central Jakarta District Court. However, that decision was withdrawn by Supreme
Court. The method of this research using normative legal research by examining
document, laws and dictionary. In the other side, the purpose of this research is to
determine whether a Purchase Order (PO) can be considered as a debt to be
brought as the basis of submiting bankruptcy petition to the Commercial Court of
Central Jakarta District Court and how Bankruptcy Law governs the application
of fee of curator to Telkomsel Case, regarding the establishment of Decree by
Minister of Law and Human Rights No. 01 of 2013.
S953197-Markus Asner Corinsius.pdf :: Unduh