[Setahun masa jabatan Jokowi (Joko Widodo) dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diwarnai inovasi-inovasi program yang menarik perhatian masyarakat salah satunya adalah penggunaan media baru untuk berkomunikasi dengan publiknya melalui Youtube sebagai sarana transparansi berkomunikasi. Penggunaan media Youtube diharapkan dapat menjadi penyambung antara pemprov DKI Jakarta dengan masyarakat dan dapat mendukung program good governance yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi usaha pemprov DKI Jakarta dalam menggunakan media baru Youtube dari sudut pandang Political Public Relations (PPR). Penelitian ini menggunakan metode analisis isi terhadap posting pada 7 (Tujuh) video Youtube milik Pemprov DKI Jakarta dengan tema pengunggahan rapat Pemprov DKI Jakarta milik Ahok yang diambil pada periode waktu 11 Juni 2013-16 Desember 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Youtube oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai sarana transparansi berkomunikasi didukung oleh publik dan mampu mendukung kegiatan good governance., Jokowi (Joko Widodo) and Ahok (Tjahaja Basuki Purnama) has served as governor and deputy governor of Jakarta and made some program innovations that draw people's attention because of the use of new media Youtube as one of effort to docommunication transparency to its public. Youtube media usage is expected to be a connector between the government and society can support good governance programs undertaken by the city government. This study was conducted to identify the government's efforts to the use new media to support considered good governance from a Political Public Relations (PPR) standpoint. This study uses a content analysis of postings on the 7 (Seven) Youtube video belongs to Jakarta Provincial Government with the theme of the meeting uploading Jakarta government -owned Ahok taken in the time period June 11th ,2013 – December 16th, 2013. The results of this study indicate that the use of Youtube by the Jakarta government transparency as a means of communication supported by the public and able to support good governance program.]