Di negara demokratis, termasuk Indonesia, media diharapkan dapat menjadi pilar keempat demokrasi yang menggenapi trias politica. Tujuan mulianya yakni mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Akan tetapi, media televisi yang notabene menggunakan frekuensi publik untuk siaran telah disisipi kepentingan politik tertentu. Kepentingan itu berasal dari ambisi pemilik modalnya yang ingin mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Maka, independensi media televisi pun kini dipertanyakan terlebih saat media tersebut menyisipkan kepentingannya pada program-program tertentu. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah studi literatur. Makalah akan membahas bagaimana kondisi media televisi di Indonesia saat ini menjelang pilpres 2014, dan apa yang seharusnya dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun dari pihak media. Untuk mengembalikan fungsi media kembali pada semestinya diperlukan 1. Penegakkan peraturan yang tegas oleh instansi pemerintah.

---

In democratic countries, including Indonesia, the media is expected to be the fourth pillar of democracy that fulfills the trias politica. Noble purpose that is overseeing the government that carried out by the Executive, Legislative, and Judicial. However, the medium of television is in fact using a public frequency to broadcast certain political interests have been inserted. The interests of capital owners ambition comes from wanting to run in the presidential election (pilpres) 2014. Thus, the independence of the television media are now questionable especially when they insert their interest in specific programs. The method used in this paper is the study of literature. The paper will discuss how the television media conditions in Indonesia today ahead of the 2014 presidential election, and what should be done both by the government and from the media. To restore proper function of the media back on 1. Strict enforcement of regulations by government agencies.