UI - Tesis (Open) :: Kembali

UI - Tesis (Open) :: Kembali

Analisis terhadap hubungan kerja dengan sistem outsourcing pada instansi pemerintah (studi hubungan kerja pada tenaga kerja cleaning service di direktorat jendral anggaran)

Heru Andrianto; Aloysius Uwiyono, supervisor; Abdul Salam, examiner; Akhmad Budi Cahyono, examiner ([Publisher not identified] , 2011)
 Abstrak
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai dampak penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) terutama yang terdapat pada
instansi pemerintah. Adapun tujuan penulisan tesis adalah untuk mengetahui
hubungan kerja dengan sistem outsourcing pada instansi pemerintah khususnya
pada Direktorat jenderal Anggaran.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan
terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.
Ketentuan peraturan yang berlaku bagi outsourcing di Indonesia diatur dalam UU
Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 64, 65, dan 66. Sebagai pelaksanaan
dari Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, maka dikeluarkanlah
Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
Kep 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Kep. 101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan
Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Kep. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat
Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Karena
dilaksanakan pada instansi pemerintah, maka penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lainnya tersebut dilaksanakan melalui pengadaan
barang dan jasa pemerintah. Aturan hukum dalam lapangan publik yang menjadi
payung bagi pemerintah dalam membuat kontrak pengadaan barang/jasa terutama
adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No.
17/2003) dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(UU No. 1/2004). Sedangkan mekanisme pemilihan perusahaan pemborongan
pekerjaan di instansi pemerintah saat ini dilaksanakan dengan mekanisme yang
terdapat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hubungan yang terjadi antara PT Daya
Sgracipta Bersih dengan pekerjanya adalah hubungan kerja.
Terhadap hasil penelitian tersebut, maka disarankan perlu adanya peninjauan
kembali terhadap ketentuan mengenai outsourcing, disamping perlunya terobosan
penggunaan kontrak multi years pada kontrak Penyerahan Sebahagian
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

ABSTRACT
This thesis examines impact of partial assignment of the work implementation to
other company (outsourcing) particularly in government institutions. The purpose
of this thesis is to identify the employment relations with outsourcing system in
government institutions particularly at Directorate General of Budget.
The research methodology used is normative law and is based on the principles of law
and the legal system.
Provisions of law applied for outsourcing in Indonesia is stipulated in
Employment Law as stipulated in Articles 64, 65 and 6. As the implementation
from Employment Law Year 2003, then Decree of Minister of Labor and
Transmigration of Republic of Indonesia Number 100/Men/VI/2004 was issued
concerning Provisions of Seasonal Work Agreement, Kep. 101/Men/VI/2004
concerning Procedures to Obtain Worker/Labor Service Supplier Company Permit
and Kep. 220/Men/X/2004 concerning Requirements for Partial Assignment of
Work Implementation to other Company. As it is implemented in government
institutions, then partial assignment of work implementation to other company is
conducted through procurement of government?s goods and service. Legal
provisions in public domain becomes an umbrella for government in entering a
goods/service procurement contract particularly Law No. 17 Year 2003
concerning State?s Finance (Law No. 17/2003) and Law No. 1 Year 2004
concerning State Treasury (Law No. 1/2004). While mechanism for work contract
company selection in government institutions currently is conducted with
mechanism as stipulated in Presidential Decision Number 80 Year 2003
concerning Guideline on Government?s Goods and Service Procurement
Implementation. The work relation is entered between PT Daya Sgracipta Bersih
with its work is work relations. The Relationship between PT Daya Sgracipta
Bersih is a employment relations with their employees.
To the results of the research, then it is suggested for a review toward provisions
concerning outsourcing, in addition it requires a breakthrough in multi years
contract application at contract of Partial Assignment of Work Implementation to
other Companies.;Tesis ini membahas mengenai dampak penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) terutama yang terdapat pada
instansi pemerintah. Adapun tujuan penulisan tesis adalah untuk mengetahui
hubungan kerja dengan sistem outsourcing pada instansi pemerintah khususnya
pada Direktorat jenderal Anggaran.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan
terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.
Ketentuan peraturan yang berlaku bagi outsourcing di Indonesia diatur dalam UU
Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 64, 65, dan 66. Sebagai pelaksanaan
dari Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, maka dikeluarkanlah
Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
Kep 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Kep. 101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan
Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Kep. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat
Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Karena
dilaksanakan pada instansi pemerintah, maka penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lainnya tersebut dilaksanakan melalui pengadaan
barang dan jasa pemerintah. Aturan hukum dalam lapangan publik yang menjadi
payung bagi pemerintah dalam membuat kontrak pengadaan barang/jasa terutama
adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No.
17/2003) dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(UU No. 1/2004). Sedangkan mekanisme pemilihan perusahaan pemborongan
pekerjaan di instansi pemerintah saat ini dilaksanakan dengan mekanisme yang
terdapat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hubungan yang terjadi antara PT Daya
Sgracipta Bersih dengan pekerjanya adalah hubungan kerja.
Terhadap hasil penelitian tersebut, maka disarankan perlu adanya peninjauan
kembali terhadap ketentuan mengenai outsourcing, disamping perlunya terobosan
penggunaan kontrak multi years pada kontrak Penyerahan Sebahagian
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Tesis ini membahas mengenai dampak penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) terutama yang terdapat pada
instansi pemerintah. Adapun tujuan penulisan tesis adalah untuk mengetahui
hubungan kerja dengan sistem outsourcing pada instansi pemerintah khususnya
pada Direktorat jenderal Anggaran.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan
terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.
Ketentuan peraturan yang berlaku bagi outsourcing di Indonesia diatur dalam UU
Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 64, 65, dan 66. Sebagai pelaksanaan
dari Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, maka dikeluarkanlah
Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
Kep 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Kep. 101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan
Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Kep. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat
Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Karena
dilaksanakan pada instansi pemerintah, maka penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lainnya tersebut dilaksanakan melalui pengadaan
barang dan jasa pemerintah. Aturan hukum dalam lapangan publik yang menjadi
payung bagi pemerintah dalam membuat kontrak pengadaan barang/jasa terutama
adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No.
17/2003) dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(UU No. 1/2004). Sedangkan mekanisme pemilihan perusahaan pemborongan
pekerjaan di instansi pemerintah saat ini dilaksanakan dengan mekanisme yang
terdapat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hubungan yang terjadi antara PT Daya
Sgracipta Bersih dengan pekerjanya adalah hubungan kerja.
Terhadap hasil penelitian tersebut, maka disarankan perlu adanya peninjauan
kembali terhadap ketentuan mengenai outsourcing, disamping perlunya terobosan
penggunaan kontrak multi years pada kontrak Penyerahan Sebahagian
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain]
 File Digital: 1
 Metadata
No. Panggil : T37059
Nama orang :
Nama orang tambahan :
Nama badan tambahan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2011
Program Studi :
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : ix, 112 pages ; 28 cm.
Catatan Bibliografi : pages 107-112
Lembaga Pemilik : Univeristas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T37059 15-18-354469221 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20369571