ABSTRAK
Perjanjian baku sebagai salah satu jenis perjanjian yang sering kalidigunakan karena dianggap efektif oleh pihak konsumen sering kali menimbulkanberbagai permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihakyang terlibat di dalamnya karena tidak mempunyai peluang untuk merundingkanisi dari klausula-klausula di dalamnya. Dalam thesis ini yang menjadipermasalahan adalah dalam hal klausul-klausul apa saja yang tidak boleh dimuatdalam perjanjian KPR yang menimbulkan kerugian dan kedudukan yang tidakseimbang diantara para pihak, bagaimanakah kekuatan mengikat dari peijanjianbaku KPR yang dibuat oleh Bank Panin serta bagaimana penyelesaian wanprestasiyang dilakukan oleh salah satu pihak dalam peijanjian baku KPR Bank Panin.Berdasarkan ketertarikan penulis, maka dilakukan penelitian pada kantorBank Panin Kantor Pusat Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metodeyuridis normatif, dimana penulis meneliti dan melihat penerapan aturan-aturanhukum yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan menggunakan peijanjianbaku berdasarkan asas-asas perjanjian dalam Hukum Perdata dengan dikaitkandengan prinsip-prinsip perbankan.Penelitian juga dilakukan dengan metodewawancara, dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit,persyaratan pemberian kredit serta data-data pemberian KPR oleh Bank Panin.Perjanjian baku ini sangat sulit dihilangkan sebagai satu jenis peijanjianyang selalu digunakan dengan alasan efektif. Dalam rangka untuk memberikanperlindungan hukum kepada para Debitor, maka yang dapat dilakukan adalahdengan terus memberikan perbaikan-perbaikan dan memonitor jalannya peijanjianbaku ini.