ABSTRAK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata CaraPelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan PemindahtangananBarang Milik Negara. Dalam PMK 96/PMK.06/2007 Lampiran VIII, TukarmenukarBarang Milik Negara dapat dilakukan dalam hal Barang Milik Negaraberupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah ataupenataan kota. Penentuan mitra dapat melalui tender dan tidak melalui tender. JikaMitra adalah Pemerintah Daerah maka penentuan mitra tidak melalui mekanismetender. Jika pemilihan mitra tidak melalui tender maka Pengelola Barang akanmengeluarkan 1 (satu) ¡jin yaitu Ijin Tukar Menukar Barang milik Negarasebagaimana diatur pada PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara Pasal 56, oleh karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor96/PMK.06/2007 Lampiran VIII Romawi VI angka 2 belum mengatur jika mitraditentukan melalui mekanisme tender. Dalam hal pemilihan mitra melalui tender,mekanisme tender belum diatur dalam PMK 96/PMK.06/2007 sehingga dalampraktek mengacu pada Kepres 80 Tahun 2003. Oleh karena itu pengaturan tenderdalam rangka pemilihan mitra perlu diatur tersendiri, yang dapat mengacu padaKepres 80 Tahun 2003 dan ditambah penyesuaian ketentuan tender dalam TukarMenukar.