ABSTRAK
Hukum kewarisan adalah serangkaian peraturan yang mengatur perpindahan hartakekayaan manusia dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yangmasih hidup. Untuk menentukan siapa saja ahli waris yang berhak mewarisiseluruh harta peninggalan pewaris, maka perlu dibuktikan melalui pembuatanketerangan waris. Pembuktian sebagai ahli waris melalui pembuatan keteranganwaris adalah merupakan Hak Perdata setiap warga Negara di Indonesia, danbukan atas pemberian dari Notaris ataupun dari Negara dan juga dari Pemerintah.Indonesia sebagai sebuah Negara yang merdeka, sudah seharusnya mengakhiriadanya distingsi dan tindakan diskriminasi dengan membeda-bedakan aturanhukum yang berlaku bagi segenap rakyat Indonesia, terutama terkait denganpembuktian sebagai ahli waris melalui pembuatan keterangan waris yang masihmenggunakan penggolongan penduduk berdasarkan ras dan etnis yang merupakantindakan diskriminasi sebagai landasan hukumnya untuk membeda-bedakanpejabat atau institusi yang membuatnya kedalam bentuk yang bermacam-macam.Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah apakah diskriminasipenggolongan penduduk berdasarkan ras dan etnis terkait pembuatan keteranganwaris dapat dihapuskan dan tidak diberlakukan lagi di Indonesia, dan apakahdimungkinkan membuat suatu unifikasi hukum, dengan menunjuk Notaris sebagaipejabat satu-satunya yang berwenang membuatnya, dalam bentuk Akta Otentik,Untuk mengkaji permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang bersifatdeskriptif analitis pada pejabat dan instansi yang terkait Metode penelitian yangdigunakan adalah Penelitian Normatif (yuridis sosiologis), yang mengutamakanpenelitian kepustakaan (library research), yang merupakan data sekunder(secondary data), namun untuk menambah informasi atas penelitian ini, akandigunakan juga data primer (primary data), yang diperoleh melalui wawancara(