UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Peranan notaris dalam membuat alat pembuktian sebagai ahli waris dalam bentuk akta otentik (Dalam wujud penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagai amanat dalam Undang-unadng Nomor 40 Tahun 2008)

Muhammad Syarif Umar; Darwani Sidi Bakaroedin, supervisor; Winanto Wiryomartani, examiner; Widodo Suryandono, examiner ([Publisher not identified] , 2010)

 Abstrak

ABSTRAK
Hukum kewarisan adalah serangkaian peraturan yang mengatur perpindahan harta
kekayaan manusia dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang
masih hidup. Untuk menentukan siapa saja ahli waris yang berhak mewarisi
seluruh harta peninggalan pewaris, maka perlu dibuktikan melalui pembuatan
keterangan waris. Pembuktian sebagai ahli waris melalui pembuatan keterangan
waris adalah merupakan Hak Perdata setiap warga Negara di Indonesia, dan
bukan atas pemberian dari Notaris ataupun dari Negara dan juga dari Pemerintah.
Indonesia sebagai sebuah Negara yang merdeka, sudah seharusnya mengakhiri
adanya distingsi dan tindakan diskriminasi dengan membeda-bedakan aturan
hukum yang berlaku bagi segenap rakyat Indonesia, terutama terkait dengan
pembuktian sebagai ahli waris melalui pembuatan keterangan waris yang masih
menggunakan penggolongan penduduk berdasarkan ras dan etnis yang merupakan
tindakan diskriminasi sebagai landasan hukumnya untuk membeda-bedakan
pejabat atau institusi yang membuatnya kedalam bentuk yang bermacam-macam.
Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah apakah diskriminasi
penggolongan penduduk berdasarkan ras dan etnis terkait pembuatan keterangan
waris dapat dihapuskan dan tidak diberlakukan lagi di Indonesia, dan apakah
dimungkinkan membuat suatu unifikasi hukum, dengan menunjuk Notaris sebagai
pejabat satu-satunya yang berwenang membuatnya, dalam bentuk Akta Otentik,
Untuk mengkaji permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang bersifat
deskriptif analitis pada pejabat dan instansi yang terkait Metode penelitian yang
digunakan adalah Penelitian Normatif (yuridis sosiologis), yang mengutamakan
penelitian kepustakaan (library research), yang merupakan data sekunder
(secondary data), namun untuk menambah informasi atas penelitian ini, akan
digunakan juga data primer (primary data), yang diperoleh melalui wawancara
(
digunakan adalah analisis kualitatif, dengan tujuan agar memberikan gambaran
secara deskriptif analisis, yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dengan
menghubungkannya kepada perundang-undangan, teori dan pendapat ahli hukum.
Dari hasil penelitian menurut hemat penulis perlu adanya aturan formal yang di
unifikasi dan berlaku bagi semua golongan hukum yang ada di Indonesia terkait
dengan pembuatan keterangan waris, dan dengan menunjuk Notaris sebagai satusatunya
pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat keterangan waris dalam
bentuk Akta Otentik, maka unifikasi hukum dalam pembuatan keterangan waris
yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia dapat terwujud dan terlaksana.

 File Digital: 1

Shelf
 T38152-Muhammad Syarif Umar.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T38152
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2010
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : x, 203 pages ; 28 cm
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T38152 15-17-811926670 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20369911
Cover