[ABSTRAK
Peraturan presiden no 54 tahun 2010 merupakan peraturan yang mengatur tatacara pengadaan barang/jasa yang bertujuan agar proses pengadaan barang/jasalebih efisien, terbuka, dan kompetitif. Namun dalam pelaksanaannya tentumemerlukan biaya yang tidak sedikit apabila dihadapkan pada jumlah paketpekerjaan yang cukup banyak. Hal ini berbeda dengan sistem pengadaan dalamswasta yang lebih mementingkan pemilihan dari segi kualitas namun tetapmemperhitungkan biaya. Penelitian ini memberikan perbandingan besarnya biayaantara sistem pengadaan yang dilaksanakan menggunakan APBN (peraturanpresiden no. 54 tahun 2010) dan sistem pengadaan swasta ditinjau dari nilaiproyek jenis proyek, serta lokasi proyek yang sama. Serta untuk mengetahuiseberapa efektif aturan yang dipakai tiap instansi dalam proses pengadaanbarang/jasa dari segi pembiayaan. Selain itu dapat juga dipakai untuk memberikansolusi bagaimana mengatasi masalah pengadaan yang berpengaruh dominanterhadap besarnya biaya pengadaan;

---

ABSTRACT
Presidential Regulation No. 54 2010 is a rule governing the procedures for theprocurement of goods / services that aims to make the process of procurement ofgoods / services more efficient, transparent, and competitive. However theimplementation is could be so expensive when the government has to tender muchpackage. This could be different with private company which the system has toconcerned in quality the partner could offer but still have to provide the best costthey offer. This study provides a comparison between the cost of procurementsystem implemented using the state budget (presidential Regulation no. 54 2010)and private procurement system in terms of the same project cost, and sameproject location. And to determine how effective each agency rule used in theprocess of procurement of goods / services in terms of financing. Moreover, it canalso be used to provide a solution how to overcome the problem of procuring adominant influence on the cost of procurement, Peraturan presiden no 54 tahun 2010 merupakan peraturan yang mengatur tatacara pengadaan barang/jasa yang bertujuan agar proses pengadaan barang/jasalebih efisien, terbuka, dan kompetitif. Namun dalam pelaksanaannya tentumemerlukan biaya yang tidak sedikit apabila dihadapkan pada jumlah paketpekerjaan yang cukup banyak. Hal ini berbeda dengan sistem pengadaan dalamswasta yang lebih mementingkan pemilihan dari segi kualitas namun tetapmemperhitungkan biaya. Penelitian ini memberikan perbandingan besarnya biayaantara sistem pengadaan yang dilaksanakan menggunakan APBN (peraturanpresiden no. 54 tahun 2010) dan sistem pengadaan swasta ditinjau dari nilaiproyek jenis proyek, serta lokasi proyek yang sama. Serta untuk mengetahuiseberapa efektif aturan yang dipakai tiap instansi dalam proses pengadaanbarang/jasa dari segi pembiayaan. Selain itu dapat juga dipakai untuk memberikansolusi bagaimana mengatasi masalah pengadaan yang berpengaruh dominanterhadap besarnya biaya pengadaan]