Pamong Pradja dalam buku dijelaskan sebagai fungsi baru, yang semula sebagai aparatur umum negara seperti dirumuskan pada akhir bab II, kemudian 'incorporated' dalam wadah daerah-otonom berada dibawah pimpinan para Gubernur dan Bupati/Walikota Kepala Daerah sebagai Pamong Praja gaya baru.Apa yang disajikan oleh penulis di buku ini, berupa bahan keterangan, pembahasan dan analisa mengenai fakta-fakta dan problema yang dihadapi sampai tercapai kristalisasi kebijaksanaan politik pemerintah dalam bentuk Undang-undang No. 6 tahun 1959.