Skripsi ini membahas kebijakan earmarked tax yang di terapkan pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di Provinsi D.I Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Earmarked Tax tidak diterapkan pada PBBKB, namun Pemerintah Yogyakarta penetapan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan mengenai landasan kebijakan apa yang digunakan dalam pengenaan earmarked tax pada PBBKB di D.I Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu mengenai latar belakang penerapan earmarked tax dan bagaimana formulasi kebijakan yang di buat pemerintah D.I Yogyakarta dalam penerapan earmarked tax. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur dan studi lapangan yang di lakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menceritakan latar belakang yang menjadi alasan diterapkannya kebijakan earmarking tax pada PBBKB di D.I Yogyakarta serta menggambarkan formulasi kebijakan yang dibuat pemerintah dalam proses earmarked tax tersebut.

---

This thesis explain about the Earmarked Tax Policy which applied in Motor Vehicle Fuel Tax in D.I. Yogyakarta. As Indonesian Republic Statute 2009 Number 28 about Local Tax and Local Retribution isn?t stating that Motor Vehicle Fuel Tax should be earmarked, but the local government of D.I. Yogyakarta is. Therefore, a question about earmarked tax policy on motor vehicle fuel tax in D.I. Yogyakarta was established. The purpose of this study is to find out what is the background of applying earmarked tax and illustrate how to formulate this policy. The type of approach used is qualitative, with the method of data collection of literature study and field study conducted by in-depth interviews. Results of this study illustrate the background of the reason why this earmarked tax policy implemented by the local government.