Penelitian ini membahas Evaluasi Kebijakan Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Buku Pelajaran Umum yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013. Alasan dibuatnya peraturan ini karena harga buku yang masih tinggi. Evaluasi akan ditinjau dari melalui empat prinsip kebijakan pajak yang baik yaitu kepastian, kenyamanan, netralitas dan kesesuaian sebagai penerimaan negara. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai latar belakang suatu Barang Kena Pajak diberikan fasilitas, alasan pemilihan fasilitas pembebasan serta alternatif pemberian subsidi atas buku pelajaran umum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dipilihnya fasilitas pembebasan PPN atas buku pelajaran umum karena buku dinilai sebagai salah satu media dalam mencerdaskan bangsa dan sasaran pemberian fasilitas ini adalah konsumen. Jika dilihat dari prinsip tersebut, kebijakan ini masih dinilai kurang dari segi kepastian dan kenyamanan dalam penerapan peraturannya.

---

The focus of this thesis is Evaluation For Value Added Tax Exemption Policy Facilities For Books within the mandated in the regulation of the Minister of Finance No. 122/PMK. 011/2013. This regulation was made because of the price of the books is still high. The evaluation will be reviewed through four of principles of good tax policy, i.e. certainty, convenience, neutrality and apporpiate government revenue. In addition, the research also discusses the background of a Taxable Goods provided with facilities, the reason for the exemption facility of text books, as well as an alternative to the granting of subsidies over the text book. This research is a descriptive research by using qualitative approach.

The result showed that reason book being the object exemption because the valued as one of the media in to educate nation and consumers is the target of this facility. This policy if seen from some of the principles of good tax policy this policy is still considered less in terms of rules certainty and convenience in the implementation of this policy.