Skripsi ini membahas implementasi kebijakan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Kabupaten Purworejo. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan PBB-P2 di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini adalah penelitian post positivist dengan tujuan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan PBB-P2 di Kabupaten Purworejo dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang sama dengan sebelum pendaerahan. Implementasi pendaerahan PBB-P2 mengarah pada pembenahan administrasi di bawah koordinasi DPPKAD. Secara keseluruhan, implementasi telah berjalan dengan baik dengan berbagai faktor pendukung dan penghambat yang ada. Faktor pendukung implementasi tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi dari pihak-pihak yang terlibat. Faktor penghambat implementasi utamanya berasal dari kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kuantitas maupun kualitas.

---

The focus of this study is the implementation of localization the rural and urban property tax that based on Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 about Local tax and user charges, in Purworejo. This study also tells about supporting factors and inhibiting factors of the implementation of localization the rural and urban property tax. This research is a post positivism descriptive interpretive. The data were collected by means of depth interview. The results of this research show that the implementation of this policy is done by the same parties like before localization. The implementation of localization the rural and urban property tax in Purworejo lead to make a better administration system of collecting property tax. Overall, the implementation has gone well with various supporting factors and obstacles that exist. Supporting factor of this policy implementation is the coordination of all the parties. And the main inhibiting factor is by the lack of human resources, in both quantity and quality.