[ABSTRAKSalah satu badan yang ditunjuk menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah bank BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pemungutan PPh pasal 22 oleh bank BUMN, proses formulasi kebijakan, serta implikasi yang timbul atas kebijakan tersebut terkait prinsip netralitas dan biaya ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara mendalam dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan utama penunjukkan bank BUMN menjadi pemungut adalah performa bank BUMN yang baik dalam perekonomian. Proses formulasi secara umum telah berjalan sesuai dengan proses formulasi yang ideal namun terdapat beberapa aktor kebijakan yang belum terlibat secara mendalam dalam proses formulasi. Implikasi yang timbul atas kebijakan ini adalah terkait biaya ekonomi yang menambah biaya yang signifikan bagi bank BUMN.

---

ABSTRACT

, State Owned Bank is one of the entity appointed as Article 22 Income Tax

Withholding agent in Indonesia. This research describes the consideration of that

policy, the process of policy formulation, and the implication arise by that policy

related neutrality and cost of economy principal. This research is a qualitativedescriptive

research with in-depth interview and literature review as data

collection techniques. The result of this research shows that the main

consideration of this policy is the good state owned bank performance in the

economy sector. Formulation process is running with ideal process, but there are

some actors of policy that has not deeply involved in the formulation. Implication

of this policy is about economical cost that add some significant cost for State

Owned Bank.]