ABSTRAK
Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Pada dasarnya, fasilitas pembebasan bea masuk diberikan guna menunjang pembangunan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaluistudi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk impor bajaj adalah karena bajaj bukan termasuk kendaraan umum yang memiliki fungsi vital bagi transportasi Indonesia.

---

ABSTRACT
Jakarta Transportation Agency has applied for exemption of import duty on gas-fueled bajaj. However, the request was not granted by the Ministry of Finance. This study aims to explain the background of not granting exemption of import duty on gas-fueled bajaj. Basically, the import duty exemption is given to support national development. This thesis uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results showed that the background is not given import duty exemption for Bajaj three-wheeler because bajaj is not including public transport which has a vital function for the Indonesian transport.